KOMPAS.com - Banyak pejabat negara yang menempati kursi strategis di pemerintahan, tanpa memiliki latar belakang yang sesusai dengan jabatannya.

Publik menyoroti, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diduduki bisa memengaruhi kualitas kebijakan, efektivitas program, hingga kepercayaan terhadap pemerintah.

Baru-baru ini, misalnya, warganet menyoroti banyaknya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak memiliki latar belakang sebagai ahli gizi.

Warganet pun mengaitkan hal tersebut dengan banyaknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhir-akhir ini.

Lantas, mengapa banyak pejabat tak memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatannya?

Jabatan strategis bersifat transaksional

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak mengatakan, pengisian jabatan-jabatan strategis di Indonesia memang terasa sangat transaksional dalam 10 tahun terakhir.


Dengan begitu, penempatan posisi-posisi pemerintah, lebih didasarkan pada pertimbangan jasa-jasa politik dibandingkan kompetensi.

"Banyak sekali pos-pos penting yang dijatah untuk relawan. Jabatan direksi dan komisaris BUMN jadi bancakan para pendukung politik," kata Zaki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/9/2025).


Menurutnya, pengisian jabatan karena pertimbangan politis telah merusak merit sistem dan membuat meritokrasi tidak berjalan.

"Yang seharusnya, promosi jabatan itu berdasarkan pada prestasi, kompetensi, pengalaman, integritas. Sekarang, right man in right place makin langka,"ujarnya.

Ia pun menjelaskan, tren ini merupakan dampak dari keputusan yang lebih politis dalam rekruitmen dan promosi jabatan, bukan melalui mekanisme yang profesional dan akuntabel.

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya "salah urus" di dalam pemerintahan.

"Saya berharap Pak Prabowo benar-benar melakukan reformasi birokrasi seperti disampaikan dalam Asta Cita. Jika dibiarkan, maka birokrasi malah akan jadi beban," tutur Zaki.

"Banyak orang-orang profesional, kompeten dan berintegritas, malah tidak dipakai. Sementara jabatan diisi oleh orang-orang yang 'ABS' atau 'asal bapak senang'," sambung dia.

Menurutnya, Prabowo juga harus berani menepis intervensi partai-partai politik dalam promosi jabatan strategis sehingga tidak lagi transisional.

Karena itu, reformasi total birokrasi ditunggu menjadi hal yang urgen, termasuk reformasi kepolisian yang selama ini dinilai banyak dipolitisasi.

"Dengan pembenahan birokrasi, melalui penempatan orang-orang yang kompeten dan berintegritas di bidangnya, saya optimis good governance bisa diwujudkan," pungkas dia.

Sumber: https://kompas.com/tren/read/2025/09...an-yang-sesuai