Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons anggapan pelaku ekonomi yang membandingkan perbedaan pola pengambilan kebijakan antara dirinya dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejumlah ekonom menilai kebijakan Purbaya yang agresif memutar anggaran untuk mendongrak ekonomi sangat berbeda dengan sebelumnya yang kerap melakukan efisiensi dan menyimpan anggaran negara dengan aman di Bank Indonesia.

"Saya nggak tahu [kalau dibandingkan dengan beliau]. Hal yang saya tahu, begini lah cara menjalankan kebijakan fiskal yang baik," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/9/2025).

Purbaya menjelaskan, pada dasarnya, Ilmu fiskal yang wajar adalah anggaran yang digunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin harus dihabiskan.

Dengan kata lain, ketika anggaran tersebut telah dirancang dan direncanakan sedemikian rupa dalam pos penggunaannya, maka wajib dihabiskan tanpa tersisa sepeserpun.

Menkeu Purbaya Buka Peluang Kembali Naikkan TKD di APBN 2026
"Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, sudah dianggarkan, habiskan. Kalau tidak berani habiskan, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu saja," tegas dia.

Purbaya memang resmi menggantikan Sri Mulyani pada awal pekan lalu atau Senin (8/9/2025) menjadi bendahara umum negara. Selama pekan itu, Purbaya langsung mencuat ke publik lewat sejumlah gebrakan barunya.

Tak sampai waktu sepekan usai pelantikannya, Purbaya langsung memaparkan sejumlah target dan rencana kebijakan baru dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cukup agresif.

Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan uang kas negara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam bentuk deposito on call senilai total Rp200 triliun, yang sebelumnya hanya disimpan di Bank Sentral.

Anggaran itu ditujukan kepada sebanyak 5 Himbara, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing memperoleh likuiditas sebesar Rp55 triliun. Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Kebijakan lainnya adalah ingin segera mendatangi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih belum maksimal dalam pengelolaan belanja anggaran.

Cara tersebut dilakukan guna mendorong lembaga negara dalam memaksimalkan anggaran yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dia juga mengancam akan mengambil kembali anggaran yang yak digunakan maksimal.

"Kalau mereka perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya," katanya.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...s-dihabiskan/2

Si pekok ini banyak banget buzzernya di instagram