- Minggu, 28 September 2025 | 10:30 WIB



HUKAMANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan.
Meski memiliki manfaat strategis bagi pemenuhan gizi anak bangsa, program ini ternyata rawan disusupi kepentingan segelintir pihak.
Analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung mengingatkan adanya potensi "tangan kotor" yang mencoba menjahili program ini demi kepentingan politik jangka pendek.
Kekhawatiran itu mencuat setelah beberapa insiden, termasuk kasus keracunan siswa di Kabupaten Bandung Barat yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Meski penyebabnya masih diselidiki, publik menilai peristiwa tersebut menjadi alarm penting untuk memperkuat pengawasan.
Program yang mengandalkan dana besar negara jelas tidak boleh dibiarkan longgar dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Nasky, kritik terhadap MBG sah-sah saja, tetapi arahnya harus fokus pada perbaikan tata kelola, bukan penghentian program.
Ia menilai, seruan agar MBG dihentikan justru tendensius dan bisa merugikan jutaan anak Indonesia yang membutuhkan asupan gizi seimbang setiap harinya.
Program sosial dengan skala nasional memang kerap menjadi sasaran penyalahgunaan. Dana besar yang digelontorkan pemerintah rawan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
“Pentingnya transparansi anggaran, karena publik harus tahu bagaimana dana MBG digunakan,” tegas Nasky dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9).
Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan kualitas menu yang diberikan. Bukan sekadar kenyang, anak-anak harus mendapat makanan bergizi seimbang agar program benar-benar memberi dampak jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas pendidikan.
Perlu Pengawasan Kolektif
Nasky menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bertumpu pada pemerintah. Partisipasi publik sangat penting agar dana MBG tidak bocor atau dijadikan alat politik praktis.
“Pengawasan publik juga harus dilakukan untuk mencegah MBG dijadikan alat politik jangka pendek oleh oknum tertentu,” katanya.
Dalam konteks lokal, sejumlah warga Bandung Barat juga menilai pengawasan lapangan belum maksimal.
Misalnya, hanya 34 dapur penyedia layanan sekolah yang memiliki sertifikat higienis. Fakta ini jelas menjadi celah yang bisa mengganggu keamanan pangan anak sekolah.
Transparansi menjadi kunci. Dengan dana triliunan rupiah, publik berhak mengetahui ke mana anggaran MBG dialokasikan, siapa saja vendor yang terlibat, hingga standar gizi apa yang dipakai.
Jika informasi ini dibuka secara berkala, kepercayaan masyarakat akan lebih mudah terbangun.
Nasky menambahkan, tudingan bahwa program ini bermasalah sebaiknya dijadikan motivasi untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menjegal program.
Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari celah untuk mencoreng citra Presiden Prabowo.
“Kami merasa perlu mengingatkan kemungkinan ada tangan-tangan jahil yang bermain dalam program ini. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo Subianto agar citranya rusak,” pungkasnya.

Meski sarat tantangan, MBG tetap dipandang sebagai program fundamental untuk membangun generasi emas Indonesia.
Agar cita-cita itu tercapai, semua pihak perlu mengawasi, mulai dari tata kelola anggaran, kualitas makanan, hingga distribusi di lapangan.
Keterlibatan masyarakat, media, hingga lembaga independen akan sangat menentukan keberlangsungan program ini. Dengan pengawasan kolektif, tangan-tangan kotor yang mencoba mengganggu bisa ditekan, dan manfaat MBG tetap dirasakan jutaan anak Indonesia.***

https://www.hukamanews.com/nasional/...n-mbg?page=all

Ya jelas ada tangan kotor
Belum cuci tangan sih