Akademisi: Keracunan Massal MBG Erat Kaitannya Disebabkan Campur Tangan Militer!
Jumat 26-09-2025,20:23 WIB


Akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan sebut keracunan massal dalam program MBG erat kaitannya dengan pelibatan militer dalam alur distribusi-Puspen TNI-




JAKARTA, DISWAY.ID — Kasus keracunan massal yang berulang dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memicu desakan evaluasi total dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), tetapi juga mengundang sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Sejumlah pakar menilai bahwa akar masalah dari kegagalan pelaksanaan program ini terletak pada pendekatan yang tidak tepat dan berorientasi pada kecepatan, termasuk dugaan adanya pelibatan pihak militer dalam rantai distribusi yang mengesampingkan standar keamanan pangan sipil.

Para akademisi dan pengamat kebijakan publik menyuarakan kekhawatiran bahwa program sebesar MBG diperlakukan dengan pendekatan proyek infrastruktur atau militer yang mengutamakan kecepatan mobilisasi dan target kuantitas besar, alih-alih mengedepankan higienitas dan kualitas pangan yang sensitif.
Menurut Akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Edi Subkhan masalah keracunan massal adalah konsekuensi dari sistem logistik dan suplai yang tidak dirancang untuk keamanan pangan.

"Program MBG ini tidak sehat, bukan hanya karena sudah ribuan anak keracunan, tapi pengelolaannya sendiri juga tidak sehat karena melibatkan militer terlalu jauh ke urusan sipil, apalagi terkait pendidikan di area dan situasi normal, bukan di situasi konflik atau perang," katanya saat dihubungi, Jumat 26 September 2025.

Subkhan melihat, program MBG juga terkesan berubah menjadi proyek politik yang sarat bagi-bagi kepentingan kepada pendukung pasangan pemenang Pemilu.
"Program MBG ini sekali lagi tidak sehat ketika militer intervensi terlalu jauh," tegasnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan ranah sipil yang semestinya tidak melibatkan militer, kecuali dalam situasi darurat seperti di daerah konflik, misalnya di Papua.

"Tapi ini di daerah yang aman-aman saja, yang justru jadi tidak aman ketika MBG datang dan meracuni anak-anak. Mengapa? Ya, karena yang mengerjakan adalah pihak yang bukan job desk-nya di situ," jelas Subkhan.

Standar Keamanan Pangan Gagal Dipenuhi

Dalam konteks program MBG, pelibatan institusi di luar sektor pangan sipil, seperti pihak militer atau unit sejenis dilibatkan dalam alur logistik dan distribusi makanan berskala besar dianggap bermasalah. 
"Kurangnya Sertifikasi Keamanan Pangan: Dapur atau penyedia yang terburu-buru dibentuk oleh pihak non-profesional jarang memiliki sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau standar keamanan pangan lain yang wajib ada," ungkapnya. 

Edi juga menyoroti diforsirnya alur distribusi sehingga pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilibatkan. Alhasil, supply chain yang tak teratur itu menyebabkan makanan tidak higienis. 


"Prioritas pada penyaluran ribuan porsi per hari sering kali mengorbankan waktu pengolahan yang memadai, seperti memasak dengan suhu yang tepat atau penyimpanan makanan yang benar untuk mencegah pertumbuhan bakteri," papar Edi. 
Desak Pelibatan Ahli Gizi

Akademisi mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara program di daerah bermasalah dan mengembalikan pengelolaannya kepada sektor sipil profesional yang melibatkan ahli gizi, dinas kesehatan, serta standar keamanan pangan yang ketat.
Menurut mereka, program yang menyentuh kesehatan dan perkembangan anak harus diatur oleh mandat kesejahteraan dan bukan mandat mobilisasi cepat.

"Pemerintah harus ingat, ini adalah kewajiban konstitusi untuk menyejahterakan warga, bukan sekadar membagikan makanan. Makanan yang dibagikan wajib berkualitas, menyehatkan, dan aman. Jika makin horor, berarti negara belum menunaikan kewajibannya," pungkasnya.

https://disway.id/read/900709/akadem...tangan-militer