Pemerintah Indonesia menegaskan rencana untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar lebih dari 10 persen. Saat ini, porsi saham pemerintah RI di perusahaan tambang ini berada di kisaran 51 persen. Dengan tambahan tersebut, kepemilikan bisa melonjak melewati 61 persen.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa langkah ini adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan telah dimulai dengan komunikasi antara pihak pemerintah dan pengelola Freeport (Freeport McMoRan dan manajemen PTFI).

Menurut Bahlil, keputusan formal atas penambahan saham ini direncanakan selesai pada awal Oktober 2025 melalui pembicaraan final dengan Freeport.


Alasan & Konteks Penambahan Saham

Penambahan porsi saham ini berkaitan erat dengan proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport, yang saat ini akan berakhir pada tahun 2041. Untuk memperpanjang IUPK tersebut, pemerintah menginisiasi sejumlah syarat dan negosiasi strategis — salah satunya adalah menambah saham negara.

Selain itu, sebagian saham baru yang diakuisisi pemerintah nantinya akan dialokasikan kepada BUMD Papua sebagai bagian dari skema keuntungan lokal.

Tak hanya itu, CEO dari badan investasi negara, BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut bahwa pemerintah menargetkan angka 12 persen sebagai tambahan kepemilikan. Menariknya, menurut dia, akuisisi tersebut akan dilakukan tanpa biaya (“free of charge”).


Mekanisme dan Tantangan Negosiasi

Saat ini, pemerintah dan Freeport masih berada dalam tahap negosiasi terkait penambahan saham. Beberapa hal teknis yang menjadi perhatian antara lain:


Penentuan harga saham untuk akuisisi tambahan
Bagaimana proses pembagian saham ke BUMD Papua
Integrasi saham baru ke struktur pengendalian perusahaan
Perubahan nilai dividen dan keuntungan negara


Meski peluang untuk peningkatan lebih dari 10 persen terbuka, Bahlil menyebut bahwa ini masih dalam proses pembahasan dan belum final.


Implikasi bagi Indonesia & Freeport

Dengan kepemilikan mayoritas yang lebih besar, pemerintah otomatis memiliki kendali yang lebih luas terhadap kebijakan operasional, strategi jangka panjang, dan pembagian keuntungan.

Jika penambahan saham mencapai 12 persen seperti yang disebutkan pihak BPI, pemerintah akan menguasai sekitar 63 persen saham perusahaan. Menurut perkiraan ahli pertambangan, langkah ini bisa memicu kenaikan dividen hingga 25 persen bagi negara.

Namun, sekaligus ada tantangan besar: perusahaan tambang bawah tanah seperti Freeport memiliki risiko operasional tinggi dan membutuhkan investasi besar untuk keamanan, teknologi, dan manajemen lingkungan.

Sumber: https://www.trenmedia.co.id/ri-siapk...sa-naik-ke-61/