KNPB Wilayah Paniai. Foto : KNPB For Papua60detik
Papua60detik - KNPB menanggapi kondisi di seluruh tanah Papua, khususnya di wilayah Paniai sejak 21 September 2025 hingga hari ini pada Rabu 24 September 2025.

"Kami melihat langsung di lapangan bahwa aparat TNI telah melakukan pendoropan dengan speedboat milik TNI ke sejumlah kampung yang merupakan pusat aktivitas warga. Kehadiran militer ini menimbulkan rasa takut dan panik di tengah masyarakat, yang berujung pada pengungsian massal ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman," kata ketua KNPB Wilayah Paniai, Musa Tobai dalam pembacaan pernyataan sikap yang di terima Papua60detik.id, Rabu (24/9/2025) malam.

Lanjutnya, tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai humanisme dan hak asasi manusia. Rakyat Paniai kembali mengalami trauma lama akibat operasi militer Indonesia sejak tahun 1969.

Berdasarkan situasi tersebut, Badan Pengurus KNPB Wilayah Paniai menyatakan dan menyerukan penghentian ekspansi militer Indonesia di seluruh tanah Papua dan pendropan TNI ke wilayah pemukiman warga Paniai.

Katanya, jika pendropan militer berkaitan dengan pembangunan Nasional, maka harus diawali dengan komunikasi persuasif dengan para tokoh lokal dan organisasi masyarakat.

"Jika operasi militer ditujukan untuk menghadapi TPNPB-OPM, maka pendekatannya harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin keselamatan warga sipil," katanya.

KNPB Paniai juga mendesak penarikan seluruh pasukan TNI non-organik dari wilayah Paniai agar masyarakat dapat kembali hidup tenang dan menjalankan aktivitasnya.

"Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Paniai untuk waspada terhadap narasi provokatif yang dibawa oleh agen kapitalisme dan kolonialisme, terutama menjelang Sidang Umum PBB ke-80 yang dapat memengaruhi perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua," pungkasnya. (Elias Douw)

https://papua60detik.id/berita/knpb-...esia-di-paniai



Daftar 11 Tuntutan KNPB dalam Aksi Demo di Jayapura Hari Ini

Tayang: Rabu, 24 September 2025 19:37 WIT
Penulis: Yulianus Magai | Editor: Astini Mega Sari
zoom-inlihat fotoDaftar 11 Tuntutan KNPB dalam Aksi Demo di Jayapura Hari Ini
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
DEMO DI JAYAPURA - Ketua Umum KNPB Agus Kosay yang menjadi penanggung jawab aksi demo saat melakukan orasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9/2025). Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sampaikan 11 tuntutan dalam aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Rabu (24/9/2025).

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/9/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Ada sebelas tuntutan yang disampaikan KNPB dalam unjuk rasa tersebut.

Tuntutan itu disampikan oleh Ketua Umum KNPB sekaligus penanggung jawab aksi, Agus Kosay di Lingkaran Abepura.

Berikut sebelas tuntutan KNPB yang dibacakan Agus Kosay pada demo hari ini:

1. Menuntut pemerintah Indonesia menutup seluruh perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, migas, dan investasi lainnya yang merampas tanah adat, merusak lingkungan, dan memiskinkan rakyat Papua.

2. Menolak segala bentuk perampasan tanah milik masyarakat adat Papua yang dilakukan atas nama pembangunan maupun kepentingan investasi.

3. Menuntut pemerintah segera menarik seluruh aparat militer organik dan non-organik dari tanah Papua, karena keberadaan mereka hanya untuk melindungi kepentingan modal, bukan rakyat.


4. Menuntut penghentian pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan di Papua dan mendesak penyelesaian pelanggaran HAM dengan cara-cara yang adil dan bermartabat.

5. Mendesak pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik bersenjata antara TNI/Polri dan TPNPB yang mengakibatkan puluhan ribu rakyat mengungsi di berbagai wilayah, seperti Maybrat, Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.


6. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik Papua yang ditahan di berbagai penjara di Indonesia.

7. Menuntut penegakan hukum terhadap pelaku ujaran rasis terhadap orang Papua, serta menghentikan praktik diskriminasi yang merendahkan martabat bangsa Papua.

8. Menuntut pemerintah membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis internasional untuk meliput situasi nyata di Papua tanpa sensor.

9. Mendesak pemerintah menutup seluruh perusahaan asing dan nasional di Papua serta memberikan ruang demokratis bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang damai.

10. Menuntut pemerintah Indonesia menanggapi desakan komunitas internasional, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF), serta membuka akses bagi pemantau independen maupun Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua.

11. Menolak kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum PBB, karena rekam jejaknya terkait pelanggaran HAM berat dianggap tidak layak mewakili rakyat Indonesia, terlebih rakyat Papua. (*)

https://papua.tribunnews.com/news/11...pura-hari-ini.
Desakan penarikan TNI dan seruan referendum oleh KNPB