Santer terdengar kabar soal keterlibatan anggota DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG). Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, jika benar ada keterlibatan para legislator, hal ini bukan saja mencederai prinsip tata kelola kepemerintahan tapi juga semakin menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.

“Saya kira ini salah satu hal yang bikin DPR/DPRD sulit mendapatkan kepercayaan rakyat. Mereka selalu saja berupaya untuk melibatkan diri pada sesuatu yang seharusnya tidak patut,” kata Lucius, Minggu (14/9/2025).

Lucius menegaskan, dalih tidak adanya larangan hukum bukanlah alasan yang dapat membenarkan keterlibatan legislator dalam proyek eksekutif. Sebab, dalam sistem pemerintahan, anggota DPR dan DPRD memiliki tugas pokok sebagai regulator, legislator, sekaligus pengawas kebijakan.

Baca Juga:

“Melibatkan diri sebagai eksekutor dalam proyek seperti MBG jelas menyalahkan prinsip tata kelola. Bagaimana bisa pengontrol justru menjadi eksekutor?” ujarnya.

Ia mengingatkan, ketika fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan melebur dalam satu tangan, peluang penyimpangan kian terbuka lebar. Konflik kepentingan tidak lagi dapat dihindari karena parlemen kehilangan posisi netral sebagai pengontrol kebijakan.

“Pelibatan diri anggota DPRD dalam proyek dapur MBG jelas merugikan kebijakan Presiden. Ini merusak citra proyek MBG karena sejak awal membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan,” ucap Lucius.

Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyampaikan pandangannya soal isu keterlibatan legislator daerah di dapur MBG. Dadan bilang, kerja sama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak. Artinya, siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut. "(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak," kata Dadan saat dikonfirmasi pada Minggu (14/9/2025).


Asal tahu saja, MBG adalah salah satu program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini disebut sudah sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Jumlah ini diklaim bertambah pesat dalam hitungan hari, sebelumnya masih di kisaran 21 juta orang.

"Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 23 juta, MBG sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu yang sedang hamil," kata Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

Prabowo juga bilang, dapur MBG yang sudah beroperasi jumlahnya juga bertambah, sekitar 6.610. Setiap dapur, kata dia, memiliki 50 orang yang bekerja. Prabowo memastikan jumlah ini akan terus bertambah hingga mampu menyasar 82,9 juta penerima pada akhir Desember 2025.

Dia juga menyampaikan MBG hadir di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Rencananya, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa. "Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Rp330 triliun itu masuk ke semua desa. Ini program yang dilirik semua dunia," jelasnya.


https://www.inilah.com/legislator-da...gkap-eksekutor