Gamaliel M. Kaliele
Last updated: September 15, 2025 2:33 pm

Anggota TNI memeriksa ibu-ibu dan anak perempuan yang hendak ke kebun - Jubi/IST
Sorong, Jubi – Keberadaan militer pos-pos TNI di Distrik Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya tak menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, tetapi ketakutan, intimidasi, dan pembatasan ruang hidup masyarakat adat.
Aktivis kabupaten Maybrat, Bram Sakof, mengecam keras penempatan pos-pos TNI Tengah perkampungan Masyarakat Distrik Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

“Saya melihat langsung keresahan rakyat akibat penempatan pos-pos TNI di beberapa distrik,” tegas Bram Sakof, Senin (15/9/2025).

Menurut Bram, pos TNI didirikan di Distrik Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan menghadirkan ketakutan. Rakyat merasa ruang gerak mereka diawasi dan dibatasi. Aktivitas sehari-hari warga kini serba diawasi. Warga bahkan diperiksa secara berlebihan

“Pergi ke kebun, berburu, mencari sagu, bahkan sekadar keluar-masuk kampung selalu dipantau aparat. Ini bukan situasi aman, melainkan situasi mencekam,” ujar Bram.

Kondisi itu sudah merampas hak dasar masyarakat.

“Sopir mobil dan pengendara motor difoto kendaraannya, dicek KTP-nya, dan dicatat datanya. Rakyat diperlakukan seolah-olah mereka adalah orang asing di kampungnya sendiri,” katanya.


Warga wajib lapor ke pos untuk beraktivitas – Jubi/IST
Penambahan pasukan, pendirian pos dan pemeriksaan secara berlebihan itu tanpa didahului dengan sosialisasi dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh intelektual, dan perempuan. Masyarakat tidak pernah diajak bicara.

“Selain itu, pemeriksaan terhadap kendaraan masih terus dilakukan. Mobil maupun motor selalu dihentikan. Warga yang hendak ke kebun pun harus meminta izin. Ini bukan perlindungan, tapi pembatasan hidup,” katanya.

Bram menilai cara-cara seperti itu merupakan bentuk intimidasi, dan aktivitas sehari-hari masyarakat sipil dikontrol militer, yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian.

Ria melihat bagaimana rakyat dianggap musuh negara. Kehadiran militer seharusnya memberi rasa aman, yang dirasakan Masyarakat teror. “Apa yang terjadi di Maybrat justru kebalikannya. Masyarakat semakin tidak percaya pada negara karena aparat hadir dengan wajah kekerasan, “ katanya.

Menurut Bram, jika dibiarkan, situasi ini akan memperburuk keadaan. Rakyat bisa melawan dengan caranya sendiri, dan itu bisa memicu konflik berkepanjangan.

“Negara harus segera hentikan pendekatan militeristik ini.”

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk turun tangan. “Saya minta Bupati Maybrat, Gubernur Papua Barat Daya, hingga Panglima TNI, dengarkan suara rakyat. Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketakutan,” katanya.

Bram menegaskan bahwa solusi sesungguhnya ada pada dialog. “Yang dibutuhkan rakyat adalah ruang dialog yang adil, bukan pos-pos militer. Jangan jadikan Maybrat sebagai panggung operasi militer dan Pada akhirnya saya tegaskan, kehadiran pos TNI di Aifat Timur dan Aifat Selatan bukan solusi. Itu adalah sumber masalah baru,” kata Bram.(*)

https://jubi.id/domberai/2025/kehadi...dan-ketakutan/

Desakan penarikan TNI dari area masyarakat
sesuai tuntutan 17+8 penarikan TNI dari ranah sipil