Setidaknya ada empat permintaan kepada OHCHR yang dilayangkan YLBHI, KontraS, dan CELIOS.

Reporter: Fina Nailur Rohmah
Terbit 14 Sep 2025 08:19 WIB,
Waktu baca ±1 menit
YLBHI dkk Kirim Surat Terbuka ke OHCHR soal Demokrasi Indonesia
Personel Polres Ternate menyemprotkan air menggunakan water canon untuk membubarkan massa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate, di Ternate, Maluku Utara, Senin (1/9/2025). A
tirto.id - Tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengirimkan surat terbuka kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR).

Surat itu menyerukan kepada OHCHR untuk melakukan monitoring, investigasi, dan pelaporan terkait semakin memburuknya krisis demokrasi dan HAM di Indonesia.

“Kami menulis surat keprihatinan yang mendalam untuk segera menarik perhatian Anda terhadap krisis yang semakin meningkat di Indonesia, yang menunjukkan kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia yang parah, kebrutalan polisi yang meluas, dan keterlibatan militer yang meresahkan dalam urusan sipil yang menciptakan iklim ketakutan yang parah,” menukil rilis lewat unggahan Instagram, Sabtu (13/9/2025).

Paling tidak ada empat permintaan kepada OHCHR yang dilayangkan. Pertama, memfasilitasi prosedur khusus UN untuk mengunjungi dan memantau situasi secara dekat serta mendokumentasikan seluruh insiden penyiksaan dan represi.

“Menyelidiki brutalitas polisi, termasuk meninggalnya Affan Kurniawan, luka yang dialami oleh pengunjuk rasa, penangkapan sewenang-wenang massal, pola penghilangan paksa, dan keterlibatan personel militer dalam masalah sipil seperti tindakan pengendalian massa,” bunyi poin keduanya.

Ketiga, memaparkan hasil temuan secara publik untuk memastikan akuntabilitas, kesadaran internasional, dan perlindungan warga negara dalam menjalankan hak demokrasinya.

Terakhir, menyerukan kepada pemerintah Indonesia secara terbuka dalam konteks kekerasan negara saat ini dan untuk segera menghentikan tindakan-tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan, kebrutalan aparat negara, hingga menormalkan kembali praktik-praktik otoriter termasuk menormalkan praktik-praktik penghilangan paksa.

Untuk diketahui, pada akhir Agustus lalu, aksi unjuk rasa terjadi beberapa hari dan meluas di berbagai wilayah di Tanah Air. Dalam demonstrasi pada Kamis (28/82025), pengemudi ojek online bernama Affan meninggal karena dilindas rantis Brimob. Peristiwa ini membuat eskalasi demo di sejumlah daerah semakin meluas.

https://tirto.id/ylbhi-dkk-kirim-sur...indonesia-hhJD

desakan agar PBB turun tangan