Presiden Perancis Emmanuel Macron dituntut mundur oleh rakyat Perancis.

PARIS, KOMPAS.com – Ribuan orang turun ke jalanan Paris pada Sabtu (6/9/2025) menuntut Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya. Mereka juga menyerukan agar Perancis keluar dari Uni Eropa, di tengah meningkatnya krisis politik dan ekonomi yang menekan negara itu. Aksi massa ini menjadi simbol semakin besarnya ketidakpercayaan publik terhadap Macron, yang tingkat persetujuannya anjlok ke titik terendah sejak ia pertama kali menjabat pada 2017.

Survei Le Figaromenunjukkan, sekitar 80 persen warga Perancis kini tidak lagi percaya pada kepemimpinannya. Di jalanan Paris, terlihat spanduk bertuliskan “Hentikan Macron, hentikan perang” hingga “Frexit,” yang menggaungkan wacana keluarnya Perancis dari Uni Eropa layaknya Brexit di Inggris. Netanyahu Tuduh Pengakuan atas Negara Palestina Picu

Krisis politik dan ekonomi Perancis
Gelombang protes ini muncul di tengah kondisi fiskal Perancis yang memburuk. Defisit anggaran negara telah menyentuh 5,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir dua kali lipat dari batas yang ditetapkan Uni Eropa sebesar 3 persen. Rencana penghematan yang diajukan mantan Perdana Menteri Francois Bayrou — termasuk pemangkasan lapangan kerja di sektor publik, tunjangan kesejahteraan, dan dana pensiun — justru menuai kritik luas. Oposisi menilai kebijakan itu lebih mementingkan belanja militer ketimbang kesejahteraan rakyat. Bayrou sendiri kini menghadapi mosi tidak percaya di parlemen, menambah ketidakpastian politik yang kian dalam. Ia merupakan perdana menteri kelima yang menjabat dalam kurun kurang dari dua tahun terakhir.

Gerakan "Frexit" dan aksi lanjutan
Demonstrasi hari Sabtu digalang oleh Florian Philippot, mantan politisi National Rally, bersama partainya yang berhaluan euroskeptik, The Patriots. Partai itu menentang pengiriman senjata ke Ukraina dan memperingatkan bahaya eskalasi lebih lanjut dengan Rusia. Namun, protes terhadap Macron tak berhenti di situ. Serikat pekerja dan kelompok kiri mengumumkan aksi mogok massal dengan slogan “Bloquons Tout” atau “Mari Blokir Segalanya” pada Rabu (10/9/2025). Gerakan ini menandai meluasnya penentangan terhadap pemerintah, bukan hanya dari kubu kanan euroskeptik, tetapi juga kelompok kiri dan serikat buruh.

Tantangan PM yang baru
Krisis politik makin memanas setelah Francois Bayrou gagal mempertahankan dukungan parlemen. Emmanuel Macron kemudian menunjuk Sebastien Lecornu sebagai perdana menteri baru pada Selasa (9/9/2025). Lecornu, yang sebelumnya menjabat menteri pertahanan dan dikenal sebagai orang dekat Macron, berjanji akan memimpin dengan cara berbeda. “Diperlukan perubahan nyata — bukan hanya gaya atau metode, tetapi perubahan substansi,” ujarnya saat resmi menjabat di Hôtel Matignon. Namun, penunjukan Lecornu justru dianggap sebagai provokasi politik. Olivier Faure, pemimpin Partai Sosialis, menilai, “Pada dasarnya, Sebastien Lecornu di Matignon sama saja dengan Emmanuel Macron di Matignon — mereka tidak berbeda.”

Protes yang pecah di berbagai kota seperti Paris, Marseille, Bordeaux, hingga Rennes menandakan jalan panjang bagi Lecornu. Kementerian Dalam Negeri Perancis mencatat lebih dari 800 aksi protes di seluruh negeri pada Rabu (10/9/2025), dengan sekitar 175.000 orang turun ke jalan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rakyat Perancis Tuntut Presiden Macron Mundur, Ketidakpercayaan Publik Meluas", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/global/read/2...cayaan-publik?