Aliansi Perempuan Indonesia menilai sikap Presiden Prabowo yang enggan menarik TNI ke barak menyalahi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas.
11 September 2025 | 11.32 WIB

Unjuk rasa dari Aliansi Perempuan Indonesia di depan kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 3 September 2025. Tempo/Amston Probel
Perbesar

ALIANSI Perempuan Indonesia mengecam sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai enggan menarik militer dari pengamanan di ranah sipil selama unjuk rasa. Padahal, kata Aliansi Perempuan, keterlibatan prajurit TNI di ranah sipil berbahaya.

"Ini mempertegas wajah militerisme negara," kata perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika dalam keterangan tertulis pada Kamis, 11 September 2025.

Prabowo yang enggan menarik TNI ke barak, ujar dia, menunjukkan sikap pemimpin yang menyalahi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas. Mutiara mengatakan kepala negara seolah menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh keterlibatan militer di ranah sipil.

Dia menegaskan TNI tidak boleh ikut campur dalam pengamanan sipil yang berunjuk rasa. Sebab, kata dia, aksi dan penyampaian pendapat di muka umum ialah bagian dari hak asasi tiap orang. "Sehingga tidak boleh dihadapi dengan intimidasi, penangkapan, dan penggunaan cara-cara kekerasan lainnya," ucap dia.

Aliansi Perempuan Indonesia menyatakan menolak segala bentuk militerisme yang dilanggengkan oleh negara. Termasuk bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara dalam menghadapi aksi protes masyarakat.


Dia menuntut Presiden Prabowo untuk menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui aparat. "Kami juga menuntut hentikan segala bentuk keterlibatan TNI dalam urusan sipil," ujar Ika.

Aliansi Perempuan Indonesia juga meminta kepada kepala negara dan petinggi di instansi pertahanan maupun keamanan untuk segera menarik tentara yang dilibatkan bersama polisi dalam menangani demonstrasi. "Aliansi Perempuan Indonesia juga menuntut pemerintah mengurangi anggaran untuk TNI dan Polri agar dialihkan ke pelayanan publik," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons berbagai tuntutan rakyat yang termuat dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Salah satu poin yang kepala negara soroti adalah perihal tuntutan menarik TNI dari pengamanan sipil.

Menurut dia, tuntutan itu perlu diperdebatkan lebih lanjut. Sebab, dia menilai tentara memiliki tugas untuk mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman.

“Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman, manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masak tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable,” ujar Prabowo pada pertemuan dengan sejumlah media massa di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, 6 September 2025 dikutip dari keterangan tim media presiden.

https://www.tempo.co/politik/aliansi...-sipil-2068729

Ancaman TNI di pengamanan demo menurut aliansi