JAKARTA – Kuat dugaan terjadi korupsi dana subsidi sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang nilainya mencapai Rp179 triliun..

Wakil Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Hilman Firmansyah mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi subsidi sawit di BPDPKS.

Hilman menyampaikan terdapat penyimpangan besar dalam aliran dana subsidi sawit.

“Dana yang dihimpun BPDPKS dari pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) disebut lebih banyak mengalir ke subsidi biodiesel bagi konglomerasi sawit, dibandingkan untuk program replanting, penelitian, maupun pemberdayaan petani kecil,” kata Hilman, Rabu (10/9/2025).

Tercatat bahwa pada 2015–2016, dana subsidi biodiesel melonjak dari Rp467,21 miliar menjadi Rp10,68 triliun, naik hampir 2.000 persen. Tahun 2017, lima grup besar seperti Wilmar Group, Musim Mas, Darmex Agro, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC) menyerap sekitar 81,8 persen atau Rp7,5 triliun dari total subsidi biodiesel.

“Padahal, menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dana pungutan seharusnya diprioritaskan untuk pengembangan SDM, penelitian, peremajaan tanaman, dan infrastruktur perkebunan. Jika replanting tidak dilakukan, produksi sawit nasional terancam menurun drastis,” bebernya.

Adapun perusahaan yang menerima dana subsidi biodiesel dari BPDPKS adalah PT Wilmar Bionergi Indonesia; PT Wilmar Nabati Indonesia; Musim Mas Group; PT Darmex Biofuels; PT Ciliandra Perkasa; dan PT Energi Baharu Lestari.

Contohnya, PT Wilmar Nabati Indonesia menerima Rp1,02 triliun subsidi pada Agustus 2015–April 2016. Sementara periode November 2017-April 2018, BPDPKS menyalurkan Rp5,7 triliun untuk insentif biodiesel.

Data menunjukkan total penerimaan perusahaan besar, di antaranya: Wilmar: Rp56,61 triliun; Musim Mas: Rp26,46 triliun; Royal Golden Eagle: Rp21,31 triliun; Permata Hijau: Rp14,91 triliun; Sinar Mas: Rp14,03 triliun; dan Darmex Agro: Rp10,71 triliun.

Secara keseluruhan, dana subsidi biodiesel periode 2015–2023 mencapai Rp179 triliun.

Selain biodiesel, BPDPKS juga menyalurkan dana untuk program lain: Peremajaan Sawit Rakyat (PSR): Rp2,4 triliun untuk 98.869 hektar (2019; Penelitian dan Pengembangan: Rp98,4 miliar (2019); Pengembangan SDM: Rp30,8 miliar (2019); Promosi: Rp37,7 miliar (2019)

Namun Hilman menyoroti tata kelola subsidi yang masih bermasalah. Ia juga menyinggung pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang berpotensi merugikan negara hingga Rp144 triliun per tahun di atas lahan 3,7 juta hektare.

Hilman menegaskan bahwa lemahnya pengawasan membuat penyimpangan dana subsidi kerap terjadi.

“Dana subsidi kelapa sawit bukan milik segelintir konglomerat, melainkan hasil pungutan dari seluruh perkebunan sawit di Indonesia, termasuk petani kecil yang sering kehilangan lahannya,” kata Hilman.

Dengan demikian, APPKSI mendesak Kejagung segera mengusut skandal dugaan korupsi dana subsidi sawit di BPDPKS dan meminta pemerintah Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan rakyat kecil. (***)

https://www.fajarpos.com/11/09/2025/...group-disorot/