Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah menyoroti kondisi likuiditas yang ketat di Indonesia. Maka itu, eksekutif akan meninjau kembali instrumen-instrumen yang bisa lebih membiayai pembangunan dengan lebih leluasa.

Hal itu disampaikan Ekonom Senior yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

"Menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah uang beredar kita selama ini memang kelihatan seperti tight (ketat). Ini perlu kita lihat kembali hal-hal yang barangkali bisa lebih membiayai pembangunan dengan lebih lapang," kata Burhanuddin.

Dengan demikian, dia menilai upaya tersebut akan mampu membuat perputaran uang beredar untuk menopang pembangunan menjadi lebih cepat.

"Kebijakan moneter harus seperti apa? perbankan seperti apa? Untuk fiskal seperti apa? Supaya bisa menggulirkan perekonomian lebih cepat," tegas dia

Kendati demikian, dia membantah bahwa pemerintah akan meminta Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kebijakan pelonggaran moneter.

"Tidak ada, tidak ada begitu (BI melonggarkan kebijakan)," kata Burhanuddin.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang juga Tim Inisiator Daya Anagata Nusantara (Danantara) itu juga menjelaskan bahwa rapat terbatas bersama Kepala Negara diskusi panjang soal ekonomi Indonesia di masa mendatang.

"Agak luas ya tadi kita bicara fiskal, kita bicara moneter bahkan bicara hilirisasi. Tidak ada (kebijakan baru), tapi penekanan terutama dalam pelaksanaan," papar Burhanuddin.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...uiditas-ketat/


Dapet bocoran dari orang bank BUMN. Kondisi likuiditas mereka sudah mendekati gawat.
Sampe orang non-sales (dept. IT, Legal Finance, dll) disuruh cari nasabah baru, target 3 orang per bulan.
Sampe karyawan2 itu rela kasih duit buat orang yg mau buka rekening Mandiri...

Dari informasi keuangan juga terlihat likuiditas bank BUMN tersedot untuk program2 pemerintah.