BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyatakan, tunjangan perumahan yang diterima ketua dan anggota dewan tidak mencukupi untuk membeli rumah. Hal ini disampaikan Iswara dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/9/2025).

Menurut Iswara, besaran tunjangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jabar Tahun 2021 mengenai hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD.

Tunjangan yang diterima mencapai Rp71 juta untuk pimpinan dan Rp62 juta untuk anggota, sebelum dipotong pajak progresif 30 persen.

"Jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah,” ungkap Iswara. Iswara menambahkan, sebagian besar anggota DPRD Jabar memilih untuk membeli rumah sederhana atau menyewa kontrakan.

"Ada juga yang ngontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima," ujarnya.

Politisi dari Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh anggota DPRD Jabar memiliki pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya sewa atau cicilan rumah di Bandung.

"Dan cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung,” jelas Iswara.

Siap Dievaluasi Sebelumnya, Iswara menegaskan, DPRD Jabar siap dievaluasi terkait tunjangan yang telah menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Ia menambahkan, evaluasi ini merupakan bentuk transparansi DPRD Jawa Barat terhadap setiap anggaran yang diterima.

"Sekali lagi DPRD Provinsi Jawa Barat siap untuk dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Terima kasih," tutup Iswara.

Disorot Publik Di sisi lain, anggaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Jawa Barat menuai sorotan publik. Bukan hanya soal besaran nominal, warga juga mempertanyakan seberapa besar rumah yang dibutuhkan anggota dewan.

Ahsan (35), warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, menilai anggaran yang digelontorkan terlalu fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak menentu.

"Sangat tidak setuju. Jumlahnya terlalu fantastis sangat besar banget. Tidak tepat saat kondisi ekonomi rakyat yang lagi sulit," ujarnya saat ditemui di kawasan Cibeunying Utara, Kota Bandung.

Menurut Ahsan, seharusnya anggota dewan cukup dipinjami rumah dinas selama menjabat. Ukuran rumah, bisa disesuaikan seperlunya.

"Misal cukup satu keluarga dewan, kalau memang ada pegawai itu mah di luar rumah dinas pakai uang pribadi," tambahnya.

Senada, Restu (19), warga Kiaracondong, Kota Bandung, menilai besaran tunjangan seharusnya berbanding lurus dengan kinerja anggota dewan.

"Harusnya tidak terlalu mewah, tapi bisa menunjang kinerja itu sudah cukup," ujarnya.

Restu juga mengaku tidak melihat dampak nyata dari kerja DPRD terhadap masyarakat.

"Ya kalau misal sebanding dengan kerjanya gapapa. Tapi setahu saya DPRD nggak ada dampak ke rakyat," pungkasnya.

kompas.com