Bunga utang yang harus dibayar tahun ini sebesar Rp 552,8 triliun. Artinya sekitar 26 persen pajak digunakan untuk membayar bunga.


DESAKAN restrukturisasi utang dan menyetop penambahan pinjaman baru muncul dalam poin tuntutan ‘Reset Ekonomi Indonesia’ Center of Economic and Law Studies (Celios). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyoroti ruang fiskal yang makin sempit imbas melonjaknya pembayaran bunga utang pemerintah.

Bhima menjelaskan latar belakang mengapa tuntutan tersebut perlu segera dijalankan. “Ruang fiskal sempit, beban bunga utang naik, kemudian banyak utangnya juga digunakan tidak produktif. Sehingga memang harus direm,” ucapnya kepada Tempo, Sabtu, 6 September 2025.

Lalu seberapa kritis utang pemerintah saat ini?

Bhima lalu menjelaskan menggunakan penghitungan kemampuan negara untuk membayar kewajiban utang. Berdasarkan data Celios, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak tiap tahun makin melebar. Artinya beban pembayaran makin tinggi dibandingkan pendapatan pajak.

Pada 2010, beban bunga utang terhadap penerimaan pajak baru 12 persen. Di era Covid-19 tahun 2020 sempat melonjak tinggi menjadi 25 persen. Sempat turun pada 2021 dan 2022, namun kemudian beban utang terhadap penerimaan pajak konsisten naik hingga tahun ini.

Di 2025 pemerintah mengumumkan outlook penerimaan pajak hanya 94,9 persen atau Rp 2.076,9 triliun, sedangkan bunga utang yang harus dibayar tahun ini sebesar Rp 552,8 triliun. Artinya sekitar 26 persen pajak digunakan untuk membayar bunga.

“Terjadi kenaikan rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak, itu artinya memang sudah enggak sehat,” kata Bhima.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pembiayaan utang digunakan untuk mendukung peran APBN. Di antaranya memitigasi risiko perekonomian yang meningkat sekaligus memastikan program-program pembangunan prioritas dapat dilaksanakan dengan baik.

Selama ini, pemerintah mengukur kemampuan membayar utang lewat rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Rasio yang jauh di ambang batas 60 persen terhadap PDB kerap kali dianggap positif.

Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pertengahan Agustus lalu menegaskan rasio utang tahun depan diperkirakan masih di 39,96 persen persen terhadap PDB. “Tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Namun, menurut Bhima, adalah kurang tepat mengukur rasio utang terhadap PDB atau keseluruhan aktivitas ekonomi. Sebab, walaupun utang pemerintah terlihat rendah jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi (PDB), kemampuan riil pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan dari aktivitas ekonomi yaitu melalui pajak juga rendah.

“Betul rasio utangnya rendah, tapi rasio pajaknya juga rendah. Artinya jumlah aktivitas ekonomi untuk membayar utang itu juga rendah,” ujar Bhima.

Tahun depan pemerintah bakal membayar bunga utang Rp 599,4 triliun atau naik 8,6 persen dari outlook tahun ini. Beban pembayaran bunga di tahun-tahun berikutnya juga diprediksi makin berat. Penyebabnya, imbal hasil obligasi pemerintah yang dipatok masih tinggi. Pada 2026 yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan 6,9 persen.

Celios menilai imbal hasil bisa diturunkan. Sebagai perbandingan, Filipina yang peringkat utang stabil seperti Indonesia punya defisit utang terhadap PDB negara jauh lebih tinggi dari RI. Namun imbal hasil obligasi pemerintah Filipina bisa lebih rendah.

Investor memang lebih tertarik beli surat utang di Indonesia dengan imbal hasilnya yang menarik. Tapi itu akan ditranslasi pada beban fiskal yang makin berat, kata Bhima.

Selain itu, Celios juga memaparkan meningkatnya jumlah utang pemerintah tak berkorelasi dengan penurunan rasio modal terhadap output tambahan (ICOR). Artinya semakin besar utang, ekonomi semakin tidak efisien.

Ditengah beban utang, ambisi untuk proyek yang belum terlalu mendesak juga semestinya bisa diredam. "Seperti makan bergizi gratis, pengadaan alutsista, dan koperasi desa merah putih. Beberapa program itu yang harus direm sehingga pemerintah tidak perlu menambah utang dalam jumlah yang banyak," kata Bhima.

Pada 2026 nanti, posisi utang pemerintah diperkirakan sebesar Rp 9.107,7 triliun. Dengan nilai tersebut, Celios menghitung total utang pemerintah yang ditanggung penduduk bisa mencapai Rp 32 juta per orang. Semestinya, nilai sebesar itu bisa dialokasikan lebih besar pada program-program yang lebih berdampak lebih besar kepada masyarakat dan perekonomian.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menjelaskan, perlu juga dicermati rasio beban utang atas pendapatan atau debt service ratio (DSR) yang mencakup pembayaran pokok utang dan bunga utang. Rasionya telah mencapai 45 persen pada 2024. “Sulit diturunkan pada 2025 karena kemungkinan pendapatan tidak mencapai target. Rasio ini juga telah melampaui rekomendasi IMF yang kisaran 25-35 persen,” kata dia.

Ia mengatakan pembayaran bunga utang yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun ini, membatasi jenis belanja lainnya. “Selama 2 tahun terakhir pembayaran bunga utang merupakan yang terbesar, melebihi belanja pegawai, apalagi jenis lainnya.”

https://www.tempo.co/ekonomi/seberap...t-ini--2067288

Cuma omon-omon kita bangsa besar.
Besar utangnya sih benar..