Mabes TNI membenarkan orang yang sempat ditangkap Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri saat demonstrasi di Pejompongan, Jakarta Barat, merupakan anggota Badan Intelijen Strategis TNI atau Bais TNI.
5 September 2025 | 15.18 WIB

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Freddy Ardianzah dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menggelar konferensi pers penangkapan anggota TNI saat demonstrasi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, 5 September 2025. Tempo/Eka Yudha Saputra
KEPALA Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Marinir) Freddy Ardianzah membenarkan anggota Badan Intelijen Strategis TNI atau Bais TNI sempat ditangkap Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri saat demonstrasi di Pejompongan, Jakarta Barat.

Foto penangkapan anggota Bais TNI itu kemudian viral di media sosial. Freddy mengatakan, anggota berpangkat mayor berinisial SS itu memang sedang melaksanakan intelijen saat unjuk rasa di Jakarta, pada 28 Agustus 2025. Mayor SS bertugas bersama empat anggota lainnya.

“Foto ini memang benar bahwa foto ini Bais TNI,” kata Freddy saat konferensi pers di Markas Besar TNI di Jakarta, Jumat, 5 September 2025.

Namun Freddy menyayangkan narasi yang beredar di media sosial justru menyebut personel Bais TNI tersebut menjadi provokator dan ikut merusuh.

Freddy menjelaskan, pasukan Brimob Polri berhasil memukul mundur demonstran di dekat jalan layang Slipi. Massa yang dipukul mundur kemudian terpecah di Pejompongan dan Benhil pukul 22.00 WIB. Pasukan Brimob memukul mundur massa yang ada di Benhill. Pasukan Brimob di Benhil langsung pindah membantu pasukan lain yang menghalau massa di Pejompongan.

Mayor SS dan rekannya mengikuti pasukan Brimob ke arah Pejompongan. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memantau unjuk rasa di dekat pom bensin. Namun Mayor SS dan rekannya mengambil jarak 50 meter dari pom bensin.

Mayor SS dan rekan lainnya terpisah karena gas air mata. Mayor SS pun duduk di sepeda motor yang sedang parkir di pom bensin. Tiba-tiba ia didatangi pasukan Brimob bersepeda motor dan menariknya ke arah kendaraan taktis. Di sana ia diinterogasi oleh anggota tertua dari pasukan Brimob tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bais TNI Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo membantah kabar anak buahnya terlibat dalam pembakaran fasilitas umum saat aksi demonstrasi. "Tidak benar," kata Yudi kepada Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Tempo mengirimkan pertanyaan lanjutan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp ihwal kesahihan kartu milik intelijen Bais TNI yang tersebar. Namun, ia belum menjawab pertanyaan tersebut.

Foto penangkapan anggota Bais TNI viral di media sosial dan beredar di aplikasi perpesanan. Salah satu akun yang mengunggahnya adalah @klipera** di platform X. Pemilik akun itu mengunggah foto dan video dugaan keterlibatan intelijen Bais TNI itu pada Ahad dinihari, 31 Agustus 2025.

Pemilik akun mengunggah foto yang menampilkan seseorang dengan personel Brimob. Aparat kepolisian dari satuan Brimob itu terlihat menggandeng seseorang dengan menunjukkan kartu identitas. Benda yang dominan berwarna oranye itu menampilkan informasi "Kartu Izin Senjata Penugasan" dari Markas Besar TNI Bais.

Kepemilikan kartu izin itu tertulis nama dan pangkat anggota. Dalam kartu itu, tertulis jabatan sebagai Komandan Tim 2 Den IV Satuan Intel Bais TNI. Dari kartu itu tertulis diizinkan menggunakan senjata berjenis pistol dengan kaliber 9 milimeter. Kartu identitas itu dikeluarkan pada 19 Desember 2024 dan berlaku hingga 31 Desember 2025.

https://www.tempo.co/politik/penjela...strasi-2066951




Usman Hamid Minta Dugaan Keterlibatan TNI dalam Demo Diusut

Usman Hamid mengatakan TNI tidak bertugas menangani keamanan dalam negeri.
5 September 2025 | 09.18 WIB


Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (tangah) berbicara tentang brutalitas polisi ketika demonstrasi di Gedung MPR/DPR di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 29 Agustus 2025. Tempo/Nabiila Azzahra A
DIREKTUR Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai perlu ada penelusuran lebih jauh soal penangkapan personel TNI dalam gelombang demonstrasi berujung kericuhan dan kematian pada pekan terakhir Agustus 2025.


Menurut Usman, dugaan keterlibatan tentara ini perlu diusut tuntas. Sebab, masyarakat perlu mengetahui apa yang benar-benar terjadi dalam gelombang protes tersebut. “Enggak bisa TNI hanya mengatakan itu hoax lalu masalah selesai begitu saja, enggak bisa. Apalagi ada bantahan bahwa mereka seolah-olah memang melakukan tugas,” ucap Usman dikutip pada Jumat, 5 September 2025.

Ia menegaskan bahwa apabila ada anggota TNI terlibat dalam pengamanan unjuk rasa yang menggunakan kekerasan, maka dia harus diproses hukum. Usman menerangkan, TNI tidak bertugas menangani keamanan dalam negeri.

Fungsi yang melekat di TNI ialah sebagai alat pertahanan untuk mengatasi ancaman dari luar negeri atau yang Usman sebut sebagai “musuh asli”. “Jadi kalau TNI atau anggota TNI urusannya dibawa dalam urusan keamanan dalam negeri, muncul pertanyaan, ada apa?” ucap dia.

Usman mengkhawatirkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan amarah masyarakat yang dipicu oleh kematian Affan Kurniawan. “Bisa saja ini urusannya bukan keterlibatan militer secara kelembagaan tapi lebih karena ada sejumlah kasus yang berkali-kali terjadi konflik antara personel TNI dengan personel polisi,” ujar Usman.

Lalu ketika amarah masyarakat bergeser dari DPR ke kepolisian, ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Usman mencontohkan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Menurut dia, pola kerusuhan kala itu terbagi menjadi dua. Pertama, kerusuhan itu bersifat sporadis atau terjadi karena spontanitas masyarakat.

Kedua, kerusuhan terjadi karena direkayasa. “Tapi kan siapa yang melakukan rekayasa itu? Bagaimana kita menjelaskan rekayasa itu di dalam konteks kejadian, misalnya Affan Kurniawan?” kata Usman.

Usman menegaskan perlu dilakukan penelusuran lebih jauh apakah pola kerusuhan 1998 dengan 2025 ini serupa. Maka dari itu, dia menilai pemerintah perlu membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengusut kejadian-kejadian dalam gelombang demonstrasi pada pekan terakhir Agustus 2025.

Di tengah-tengah gelombang protes yang memanas pada 30 Agustus 2025, sebuah video beredar luas dengan keterangan “Intel coba membakar pom bensin dekat Mabes Polri”. Rekaman itu menunjukkan seorang laki-laki mengendap-endap di dekat stasiun pengisian bahan bakar khusus. Ia kemudian ditangkap tak jauh dari Jalan Trunojoyo, alamat Markas Besar Polri. Polisi sempat menginterogasi laki-laki itu, namun akhirnya melepaskan dia setelah dijemput oleh petugas dari Pusat Polisi Militer TNI.

Dugaan keterlibatan militer dalam demonstrasi ini tak hanya berhenti di situ, sejumlah foto dan video penangkapan anggota TNI juga beredar di media massa. Di antaranya foto anggota Brigade Mobil menangkap laki-laki yang mempunyai kartu izin membawa senjata yang dikeluarkan Badan Intelijen Strategis (Bais) Mabes TNI. Pada kartu itu tercantum nama Sudi Suwarno, berpangkat mayor, dengan jabatan Dantim-2 Den IV Satintel Bais TNI.

Ada juga foto penangkapan dua tentara di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Di Palembang, Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan Komisaris Besar Susnadi menangkap Prajurit Satu Handika Novaldo yang diklaim ikut dalam kerusuhan pada Ahad dini hari, 31 Agustus 2025. Handika bertugas di Batalyon Kavaleri 5/Dwipangga Ceta atau Yonkav/5 Komando Kodam II/Sriwijaya, Sumatera Selatan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Freddy pun buru-buru menyangkal adanya keterlibatan Bais ataupun personel TNI untuk memprovokasi demonstran. Freddy mengatakan tidak ada anggotanya yang menjadi provokator. "Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada anggota TNI yang ditangkap Polri ataupun menjadi provokator. Itu narasi jahat, bohong, dan menyesatkan," kata Freddy saat dihubungi Tempo pada Ahad, 31 Agustus 2025.
https://www.tempo.co/politik/usman-h...diusut-2066846

masalah intel TNI...