Mabes TNI Buka Suara soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Prajurit Kembali ke Barak hingga Proyek Sipil

Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-inlihat fotoMabes TNI Buka Suara soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Prajurit Kembali ke Barak hingga Proyek Sipil
Dokumentasi Puspen TNI
Kapuspen TNI Brigjen (mar) Freddy Ardianzah membuka rapat anggota tahunan koperasi Citra Dana Yasa di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/1/2025).


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) memberikan tanggapan resmi terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial pada akhir Agustus 2025 ini bersamaan gelombang demonstrasi nasional.

Tuntutan tersebut menyasar enam institusi negara, termasuk TNI, dan menuntut pembatasan peran militer dalam ruang sipil.

Dalam 17 poin tuntutan yang diminta untuk ditindaklanjuti segera, terdapat tiga poin yang secara langsung ditujukan kepada TNI, dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025. Di antaranya adalah:

Sementara dalam 8 tuntutan tambahan yang diberi tenggat satu tahun, TNI diminta untuk kembali ke barak tanpa pengecualian, serta tidak lagi terlibat dalam proyek sipil, termasuk program food estate.

DPR juga diminta untuk segera merevisi Undang-Undang TNI.

TNI Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan bahwa TNI menerima aspirasi masyarakat dan menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan secara konstitusional.

“TNI selalu berusaha bekerja secara profesional dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi supremasi sipil dalam negara demokrasi Indonesia. Untuk itu TNI tunduk pada semua keputusan dan kebijakan yang ditetapkan,” ujar Freddy saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/9/2025).

Keterlibatan TNI di Lapangan Sesuai Permintaan Polri

DEMO RICUH - Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat sudah mulai steril dari massa aksi pada Jumat (29/8/2025). Hingga pukul 22.50 WIB, massa yang meninggalkan lokasi memberi salam hingga tos kepada prajurit TNI. (Tribunnews.com/ Abdi Ryanda Shakti)

Freddy menegaskan bahwa kehadiran prajurit TNI di lapangan bukan bentuk pengambilalihan fungsi Polri, melainkan bantuan resmi atas permintaan Polri dalam rangka memperkuat pengamanan bersama.

“Langkah ini semata-mata untuk memastikan situasi tetap aman, kondusif, serta memberikan rasa tenang kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa TNI selalu bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan, atas perintah negara, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Menurutnya, begitu situasi dinilai normal dan stabil, prajurit TNI akan kembali ke satuannya masing-masing secara bertahap.

Duduk Perkara Tuntutan Rakyat
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul sebagai respons terhadap dinamika politik dan keamanan nasional, termasuk sorotan terhadap peran TNI dalam pengamanan demonstrasi, keterlibatan dalam proyek sipil, serta isu supremasi sipil.

Tuntutan ini menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan diskusi publik, terutama menjelang tenggat waktu 5 September 2025.

Selain TNI, tuntutan juga ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, dan kementerian sektor ekonomi, dengan fokus pada reformasi kelembagaan dan pembatasan kekuasaan.


https://www.tribunnews.com/nasional/...-proyek-sipil.


Mabes TNI Benarkan Tempatkan Prajurit Dalam Jumlah Besar, Termasuk di Jakarta

Penempatan prajurit itu dilakukan untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif.

Kendaraan taktis Panser Anoa milik TNI disiagakan di depan salah satu pusat perbelanjaan di Kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (2/9/2025). Penjagaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat pasca unjuk rasa yang kerap berakhir ricuh dalam beberapa waktu terakhir ini. Pengamanan objek vital di Jakarta, termasuk pusat perbelanjaan, menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keselamatan publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar TNI membenarkan bahwa pihaknya telah menempatkan prajurit dalam jumlah besar di beberapa titik wilayah Indonesia, salah satunya di Jakarta. Menurut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Brigadir Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah, penempatan prajurit itu dilakukan untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif.

"Kehadiran prajurit TNI di lapangan adalah bentuk kesiapsiagaan sekaligus langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang," kata Freddy saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu (3/9/2024).

Freddy mengatakan, penempatan prajurit itu sudah sesuai dengan instruksi langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Dalam kegiatan pengamanan tersebut, lanjut Freddy, TNI akan berkoordinasi dengan Polri untuk meningkatkan intensitas pengamanan di lapangan.

Freddy memastikan prajurit akan terus berada di lapangan hingga situasi di lapangan benar-benar kondusif. Saat ditanya soal keterkaitan penempatan prajurit di beberapa titik ini dengan Pengamanan Masyarakat Swakarsa, Freddy membantah hal tersebut.

"Langkah ini tidak berkaitan dengan Pam Swakarsa. Keterlibatan TNI saat ini adalah bagian dari operasi resmi pengamanan negara yang terstruktur, memiliki payung hukum yang jelas, dan difokuskan pada pencegahan potensi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional," tegas Freddy.

Untuk diketahui, ratusan prajurit TNI AD sejak Ahad (31/8/2025) sudah berada di Monas, Jakarta Pusat. Keberadaan mereka di sana untuk melakukan patroli keliling ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh wilayah Jakarta aman dan kondusif setelah terjadinya rentetan demonstrasi yang berujung aksi anarkistis.

https://news.republika.co.id/berita/...suk-di-jakarta

soal seruan penarikan TNI