Selasa, 02 September 2025 - 16:42 WIT - Papua60Detik

Ribuan Mahasiswa di Jayapura Papua turun jalan desak penarikan militer organik dan non organik & bebaskan 4 tapol di Sorong. Foto: Istimewa
Papua60detik - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jayapura, Papua menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Selasa (2/9/2025).

Aksi yang bertajuk, 'Jayapura Bergerak, Solidaritas Mahasiswa Papua' itu digelar untuk menuntut pembebasan empat tahanan politik (tapol) NRFPB yang kini ditahan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam pernyataan sikap, massa aksi menyampaikan sembilan tuntutan utama. Dua di antaranya ialah desakan agar pemerintah segera membebaskan empat tapol NRFPB tanpa syarat, serta membebaskan mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi di Sorong, Papua Barat Daya, pada 27 Agustus lalu.

"Kami menegaskan, Kapolda Papua Barat Daya harus bertanggung jawab atas penembakan massa aksi saat pembubaran paksa di Sorong. Polisi telah melanggar hak demokrasi rakyat dengan tindakan represif,” tegas Yulianus Bunai, Korlap umum aksi dalam video yang diterima papua60detik.id, Selasa (2/9/2025) siang.

Selain, soal pembebasan tapol, mahasiswa juga mengecam peningkatan operasi militer di Papua.

"Kami juga menuntut penarikan seluruh aparat organik maupun non-organik, serta penghentian pengiriman pasukan baru," ujarnya.

Dia bilang, aksi ini turut menyuarakan solidaritas terhadap gerakan mahasiswa di wilayah lain di Indonesia yang menolak tindakan represif aparat.

“Solusi demokratis bagi rakyat Papua adalah memberikan hak penentuan nasib sendiri,” tambah Bunai dalam orasinya. (Elias Douw)

https://papua60detik.id/berita/mahas...apol-di-sorong



Demo di Wamena Papua Pegunungan, Massa Minta TNI Non-Organik Ditarik!

Photo Author
Deni Tonjau
- Selasa, 2 September 2025 | 13:47 WIB

Penanggungjawab Aksi Wakol Yelipele saat membacakan pernyataan sikap yang disaksikan oleh Cipayung dan OKP serta masa aksi dihalaman kantor DPRK Jayawijaya. Selasa (2/9/2025) (CENDERAWASIH POS/DENNY TONJAU)


CEPOSONLINE.COM, WAMENA – Aksi demo dilakukan di Kantor DPRK Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, pada Selasa (2/9/2025).

Demo ini melibatkan ratusan massa dari organisasi seperti PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, GAMKI, Forum Pribumi dan forum penolakan militer non-organik.

Tujuan aksi ini tak lain meminta DPRK Jayawijaya membentuk pansus untuk menarik anggota TNI non organik 3 distrik.

Dalam aksi tersebut masa meminta kepada Pemkab dan Anggota DPRK Jayawijaya untuk segera menindak lanjuti penarikan militer non organik di Distrk Ibele, Tailarek dan Walaik.

Sebab kehadiran mereka di sana menimbulkan trauma bagi masyarakat.

Warga juga tak bebas beraktivitas dikebun karena selalu di curigai.

Penanggungjawab sksi Wakol Yelipele menegaskan menindaklanjuti kehadiran militer non organik, DPRK Jayawijaya harus membentuk pansus.

Sebab masalah ini sudah pernah disuarakan bahkan komisi A sudah memanggil pimpinan dari aparat TNI/Polri, bahkan juga wakil Bupati Jayawijaya, namun sampai saat ini tidak ada solusi.

"Kami meminta DPRK Jayawijaya serius menanggapi masalah ini kalau tidak kita akan menggerakan masa yang lebih besar dari 8 kabupaten untuk melumpuhkan Kota Wamena, agar diketahui bahwa masyarakat tak membutuhkan militer non organik," ungkapnya di kantor DPRK Jayawijaya

Apabila aksi hari ini tak ditindak lanjuti atau diproses semua aspirasi yang sudah disampaikan cipayung dan OKP akan menurunkan masa ayng lebih besar, karena situasi yang dihadapi warga Jayawijaya sama dengan yang dihadapi masyarakat Lanny Jaya dan Yahukimo.

"Sebagai langkah awal kita lakukan aksi inikota Wamena, namun kalau aspirasi ini tidak ditindak lanjuti kami akan konsulidasi masa besar -besaran dari Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya dan beberapa kabupaten lainnya untuk melakukan aksi jilid II,"tegas Wakol Yelipele.


Ditempat yang sama penanggungjawab aksi dari Distrik Ibele Harun Mosib mengaku sangat berterimakasih kepada Polres Jayawijaya karena telah membuka ruang demokrasi untuk masyarakat, kami juga apresiasi kepada Dandim 1702/ Jayawijaya dan Komisi A dan anggota DPRK yang lainnya.

"Seluruh keluh kesah dari kehadiran militer non organik 3 distrik sudah disampaikan dan harus di jawab, karena kehadiran mereka membuat masyarakat tertanggu, ini aspirasi terakhir yang harus dijawab sesuai harapan masyarakat,"tutupnya. (*)

https://www.ceposonline.com/jayawija...rganik-ditarik

tuntutan menarik TNI dan referendum