Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa aspirasi rakyat yang belakangan ini disuarakan melalui demonstrasi di berbagai daerah benar-benar didengar pemerintah dan DPR RI. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8).

Prabowo menekankan bahwa keputusan penting sudah diambil oleh pimpinan DPR untuk merespons tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah pencabutan sejumlah tunjangan anggota DPR serta penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo dalam keterangannya.

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo turut dihadiri sejumlah tokoh politik papan atas. Hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap langkah-langkah tegas yang diumumkan pemerintah.

Tak hanya itu, acara tersebut juga dihadiri para ketua umum partai politik. Di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Selain itu, tampak pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) serta Sekjen PKS Muhammad Kholid. Kehadiran lintas pimpinan partai politik ini menunjukkan bahwa langkah yang diambil bukan hanya inisiatif pemerintah semata, melainkan juga hasil kesepakatan bersama.

Langkah Tegas terhadap Anggota DPR

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan adanya keputusan tegas dari para ketua umum partai politik terkait kader mereka yang membuat kegaduhan di publik. "Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI," kata Prabowo.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut berlaku efektif mulai 1 September 2025. Hal ini dinilai sebagai upaya menjaga wibawa lembaga legislatif sekaligus menunjukkan bahwa partai politik tidak segan mengambil tindakan keras terhadap anggotanya yang dianggap melenceng dari kepentingan rakyat.

Prabowo menambahkan bahwa langkah itu merupakan wujud nyata keseriusan para pimpinan partai dalam menjaga integritas politik. "Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Prabowo juga menyinggung soal kebebasan berpendapat yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, pemerintah tetap menghormati kebebasan tersebut karena merupakan bagian dari amanat konstitusi.

"Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 9/1998, dan United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. Namun, lanjut dia, aspirasi harus disampaikan secara damai," jelasnya.

Dengan penegasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka lebar. Namun, aspirasi harus disalurkan dalam cara-cara yang sesuai hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dalam keterangannya, Prabowo mengingatkan bahwa demonstrasi yang berujung anarkis tidak bisa dibenarkan. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban melindungi rakyat dari ancaman tindakan melawan hukum.

"Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi hukum dalam setiap aksi penyampaian aspirasi. Rakyat tetap dijamin haknya untuk bersuara, tetapi keamanan dan ketertiban umum harus tetap dijaga.

Keputusan untuk mencabut tunjangan anggota DPR dan menghentikan kunjungan luar negeri sementara waktu diharapkan mampu meredam keresahan masyarakat. Publik selama ini menyoroti gaya hidup para pejabat yang dinilai berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Kebijakan baru ini menjadi ujian awal bagi DPR untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Masyarakat menunggu implementasi nyata dari keputusan tersebut, sekaligus menilai konsistensi DPR dalam menjaga kepentingan publik.

Dengan langkah-langkah yang diambil, pemerintah bersama DPR berupaya memulihkan kepercayaan publik dan menegaskan kembali bahwa wakil rakyat harus berdiri di sisi rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas negara.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...r-luar-negeri/


Untuk hal seperti ini aja musti perlu jatuh korban, gedung2 dibakar, rumah dijarah.

Padahal bisa pake akal sehat aja sebetulnya..