KRL Bakal Rekayasa Perjalanan Rangkasbitung Line Besok (28/8) Imbas Demo Buruh


KAI Commuter akan merekayasa perjalanan KRL Rangkasbitung Line pada 28/8/2025 akibat demo buruh di DPR. Penumpang disarankan berangkat dari Stasiun Kebayoran. Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com Rabu, 27 Agustus 2025 | 19:23 Share Perbesar Suasana peron Stasiun Tanah Abang, Jakarta yang mulai dipadati pemudik pada H-2 lebaran, Senin (8/4/2024). - Bisnis/Dwi Rachmawati Bisnis.com,

JAKARTA — KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sejalan dengan rencana demo buruh yang bakal dilakukan di kawasan DPR, besok, Kamis (28/8/2025).

Melalui akun X, @CommuterLine, hal tersebut sebagai langkah antisipasi perjalanan Commuter Line dari rencana aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR. Rekayasa dilakukan jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang - Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api.

“Stasiun alternatif keberangkatan selain Stasiun Palmerah #RekanCommuters dapat berangkat dari Stasiun Kebayoran,” imbau KAI Commuter, dikutip pada Rabu (27/8/2025).

Pihaknya juga meminta penumpang untuk selalu utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Sementara perkembangan informasi terkait perjalanan Commuter Line pada Kamis, akan terus di-update secara berkala melalui akun sosial media resmi KAI Commuter mengenai rekayasa pola operasi perjalanan Commuter Line pada aksi penyampaian aspirasi massa di wilayah Gedung DPR/MPR, Kamis 28 Agustus 2025.

Sebagaimana pada penyampaian pendapat yang dilakukan pada Senin (25/8/2025) di tempat yang sama, terjadi kericuhan sehingga menyebabkan massa memasuki rel kereta.

Alhasil, perjalanan KRL Rangkasbitung Line dari arah Tanah Abang ke Palmerah terpaksa diberhentikan. Sementara perjalanan kereta dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Kebayoran. Kelumpuhan KRL tersebut bahkan terjadi sejak sore hari hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Setelahnya, kereta yang melaku pun hanya mampu jalan dengan kecepatan terbatas.

Bukan hanya berdampak pada KRL, tetapi juga terhadap transportasi umum lainnya. Meski ada pilihan transportasi lain seperti MRT untuk mencapai tujuan, tetapi stasiun keos dan dibanjiri penumpang yang mengantre.

Adapun, Kalangan buruh menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang aksi demo besar-besaran yang akan digelar di sejumlah titik lokasi pada Kamis (27/8/2025) besok, mulai pukul 09.00 WIB.

Presiden Partai Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) PHK menjadi salah satu tuntutan demo buruh yang akan diikuti 10.000 peserta.

Dia turut menyoroti urgensi perlindungan pekerja platform digital seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia dan lain-lain yang masih menerapkan skema kemitraan, padahal bekerja penuh tanpa perlindungan layaknya pekerja.

https://ekonomi.bisnis.com/read/2025...as-demo-buruh.



Polda Metro: Rekayasa Lalu Lintas Demo 28 Agustus Akan Situasional

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menjelaskan, penerapan rekayasa arus bersifat situasional, menyesuaikan jumlah dan mobilitas massa aksi buruh di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025, terutama di sekitar Istana Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), dan DPR. (Beritasatu.com/Reza Hery Pamungkas)
Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025), terutama di sekitar Istana Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), dan DPR.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menjelaskan, penerapan rekayasa arus bersifat situasional, menyesuaikan jumlah dan mobilitas massa aksi.

“Kalau massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal. Namun, jika massa memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).


Komarudin menegaskan, hingga kini belum ada penutupan ruas jalan. Rekayasa arus hanya akan diterapkan jika massa aksi menutup sebagian besar jalur. “Aktivitas masyarakat tetap berjalan, yang penting tidak saling mengganggu,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan massa aksi untuk tidak memasuki jalan tol. Alasannya, pada unjuk rasa sebelumnya sempat terjadi kemacetan panjang dan membahayakan pengendara.

Polisi bahkan terpaksa mengevakuasi kendaraan dari dalam tol melalui exit depan Polda, Tegal Parang, dan Slipi. Komarudin pun mengimbau agar aksi disampaikan dengan tertib dan damai.

“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Namun, jangan sampai mengganggu aktivitas orang lain yang juga memiliki kebutuhan di jalan,” katanya
https://www.beritasatu.com/dki-jakar...an-situasional


Aksi Demo 28 Agustus, Puncak Kekecewaan Panjang Pekerja ke Pemerintah

Ribuan buruh dari berbagai sektor dan daerah akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 Agustus 2025. (Beritasatu.com/Andrew Tito)
Jakarta, Beritasatu.com- Ribuan buruh dari berbagai sektor dan daerah akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2025). Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Ketua Umum KPBI menyebut aksi unjuk rasa besok adalah puncak kekecewaan kaum pekerja terhadap pemerintah.

“Ini adalah gerakan politik kelas pekerja yang sudah mencapai titik jenuh. Puluhan tahun janji kesejahteraan hanya jadi slogan. Sementara praktik perampasan hak dilembagakan lewat kebijakan. Besok Kamis (28/7/2025) kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar,” ujar Ilhamsyah dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (27/8/2025).

Para buruh membawa sepuluh tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, yakni antara lain:

1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.
2. Membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.
3. Melakukan reformasi pajak perburuhan yang berkeadilan, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan jaminan hari tua (JHT).
4. Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
5. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
6. Mendorong revisi UU Pemilu agar lebih demokratis dan aspiratif.
7. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
8. Penegakan standar kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) di sektor pertambangan.
9. Penerapan sistem pengupahan adil di sektor perkebunan sawit.
10. Ratifikasi Konvensi ILO-190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Selain itu, KPBI juga menuntut pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20–30% sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat sekaligus solusi menutup defisit anggaran negara.

“Kesepuluh tuntutan ini adalah agenda bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa, dengan menempatkan kemanusiaan dan keadilan di atas kepentingan kapital,” tegas Ilhamsyah.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, aksi unjuk rasa tersebut menjadi momentum penting untuk menekan pemerintah agar berpihak pada kepentingan kelas pekerja. Menurutnya, aksi tersebut akan digelar dengan semangat damai di bawah nama ‘Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah’ (HOSTUM).

“Ini adalah saatnya menyampaikan aspirasi agar pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja, bukan hanya pada kepentingan pemodal,” ujar Said Iqbal, Selasa (26/8/2025).


https://www.beritasatu.com/nasional/...-ke-pemerintah

Demo buruh besok.
ada seruan revolusi lagi besk