KOMPAS.com - Lini masa media sosial Thread ramai membahas mengenai syarat menjadi pejabat publik, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mari kita gaungkun pejabat publik itu wajib minimal S2, lolos tes TKD dan Toefl minimal 500, public speaking bagus," tulis akun @i***em**********r_****y, Minggu (24/8/2025).

Banyak warganet melontarkan pro dan kontra terkait usulan tersebut.

"SETUJU pake TOA, ditambah harus lulus S1 atau S2 nya dari top 3 universitas di Indonesia, ... Boikot juga artis2 (yang) sekolah aja gak karena tapi sok2an mau jadi staf ahli," tulis akun @a******z.

Sementara itu, akun @_j*****r melontarkan ketidaksetujuan dengan mengungkapkan, "Ini diskriminasi namanya. Nggak semua orang harus sekolah untuk bisa tampil. ASN? Apakah mereka kompeten?"

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat terkait usulan syarat jadi anggota dewan tersebut?

Apakah syarat S2 dan skor TOEFL 500 relevan?

Menurut pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, hal yang paling penting bagi pejabat publik dalam sistem demokrasi adalah representativeness. 

Dia menjelaskan, representativitas dapat diartikan sebagai derajat keterwakilan yang memadai sebagai bagian dari implementasi asas perwakilan.

"Yang namanya keterwakilan politik memang harus ada syarat minimalnya. Pertama ijazah, kedua syarat-syarat tertentu yang diharuskan," ujar Nur saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

Namun, menurutnya, syarat minimal tersebut hanya "bekerja" untuk sekadar mendaftar.

Sementara itu, hal yang paling penting adalah pembuktian simbolis bahwa seseorang memungkinkan menjadi wakil politik.

"Jadi, syarat minimal itu penting tetapi di atas itu implementasi dari keterwakilan tadi. Dan keterwakilan politik punya syarat yang beda," tutur Nur.

"Maka, syarat minimal S2 dan TOEFL menurut saya tidak relevan dalam konsep keterwakilan. karena sama sekali tidak mengadopsi asas-asas umum menyangkut keterwakilan politik," sambung dia.

Nur pun mencontohkan Presiden ke-40 Amerika Serikat, Ronald Reagan yang berhasil membawa kemajuan ekonomi yang gemilang walau tidak memiliki latar belakang akademis yang memadai.

Namun, dia memberikan catatan bahwa syarat minimal kecerdasan tertentu memang dibutuhkan untuk membuktikan kelayakan pejabat negara.
kompas.com