Pemakzulan Dedi Mulyadi Diajukan Pekerja Pariwisata, Buntut Larangan Study Tour

www.Pikiran-Rakyat.com - 26 Agu 2025, 19:27 WIB Penulis: Rio Rizky Pangestu Editor: Tim www.Pikiran-Rakyat.com Massa yang tergabung dalam Forum Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) menggunakan kostum menyerupai pocong membentangkan spanduk penolakan saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). Dalam aksinya Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mencabut surat edaran (SE) No.45/PK.03.03/KESRA tentang larangan kegiatan study tour yang dinilai merugikan para pekerja di sektor pariwisata.* /Kontibutor Pikiran Rakyat/Deni Armansyah Daftar Isi Dialog nihil hasil

PIKIRAN RAKYAT - Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) mengajukan pemakzulan Dedi Mulyadi dari jabatan Gubernur Jawa Barat. Langkah ini diambil SP3JB setelah permohonan mereka agar Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour, tidak dikabulkan. Bahkan, menurut Koordinator SP3JB Herdis Subarja, permohonan revisi aturan pun tidak dikabulkan.

"Rekomendasi dari kami untuk melakukan revisi pun ditolak, membuat dampak ekonomi, terutama di sektor pariwisata, akan semakin meluas," kata Herdis kepada Pikiran Rakyat, Selasa, 26 Agustus 2025.


GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi ditemani Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyapa warga dari atas kuda yang ditungganginya saat kirab budaya hari jadi Provinsi Jawa Barat ke-80 tahun di Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).

Herdis bilang, pemakzulan Dedi Mulyadi sangat dimungkinkan dengan alasan tersebut.

"Karena kebijakannya berdampak langsung terhadap ekonomi. Ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Jadi pemenuhan syarat untuk pemakzulannya sudah bisa," kata Herdis.

Herdis mengatakan, pengajuan untuk memakzulkan Dedi Mulyadi sudah dikirim ke DPRD Jabar sejak Juli 2025. Terdekat, SP3JB akan menggelar audiensi dengan DPRD Jabar pada Kamis, 28 Agustus 2025, yang salah satu pembahasannya adalah pengajuan pemakzulan Dedi Mulyadi dari jabatan Gubernur Jabar.

Larangan study tour dikeluarkan Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, tertanggal 6 Mei 2025. Herdis menjelaskan, dampak dari larangan study tour sangat terasa di sektor pariwisata.

"Saat ini saja, ada 2.552 pekerja di sektor pariwisata sudah menganggur, tak berpenghasilan. Ini hanya pekerjanya saja, belum kalau kita hitung istrinya, anak-anaknya. Ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan," ujarnya.

Dialog nihil hasil

Massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) membentangkan spanduk penolakan saat mengikuti aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mencabut surat edaran (SE) No.45/PK.03.03/KESRA tentang larangan kegiatan study tour yang merugikan para pekerja di sektor pariwisata.*

Sebelum mengajukan pemakzulan Dedi Mulyadi, SP3JB sudah menempuh dialog dengan Pemprov Jabar.

"Kami sudah beraudiensi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi. Bahkan, saya sudah menawarkan konsep yang sekiranya bisa menjadi jalan tengah. Namun, hasilnya deadlock juga karena para dinas ini tidak bisa memutuskan, hanya bisa merekomendasikan kepada Gubernur," ujar Herdis.

Herdis mengatakan, dalam rekomendasi yang ditawarkan SP3JB, terdapat skema-skema study tour yang dinilai tidak memberatkan orang tua siswa. Namun, Pemprov Jabar tetap mempertahankan larangan study tour dengan argumen bahwa itu digulirkan untuk menyelamatkan 54 juta warga Jabar yang masih hidup dalam kemiskinan.

"Padahal ekonomi Jabar sudah tidak baik-baik saja sebelum Dedi Mulyadi menjabat Gubernur. Jadi jangan dibingkai seolah-olah study tour jadi penyebab utama kemiskinan 54 juta warga Jabar," ujar Herdis.

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, angka kemiskinan di Jawa Barat adalah 7,02% atau sekira 3,65 juta orang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan September 2024 ketika angka kemiskinan menyentuh 3,67 juta orang.***

https://www.pikiran-rakyat.com/news/...-tour?page=all

seruan agar Dedi Mulyadi dimakzulkan