Pes Yanengga
Last updated: August 26, 2025 11:26 am
Author : Pes Yanengga
Editor : Arjuna Pademme
Published August 26, 2025
Share
4 Min Read
Ribuan warga Puncak Jaya dilaporkan mengungsi akibat penyerangan militer
Mahasiswa asal Puncak Jaya, Papua Tengah yang ada di Kota Jayapura Papua bersama Direktur YLBHI perwakilan Papua, Emanuel Gobay saat menggelar konferensi pers di Kantor LBH Papua, Kota Jayapura, Senin (25/8/2025).-Jubi/ Pes Yanengga
Jayapura, Jubi – Ribuan warga Distrik Lumo dan Mewoholu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan mengungsi ke berbagai tempat, diduga akibat penyerang yang dilakukan oleh Komando Operasi Satuan Tugas atau Satgas Habema di wilayah permukiman mereka dalam beberapa hari terakhir.

Koordinator umum mahasiwa Puncak Jaya di Kota Jayapura, Papua, Erdy Wonda mengatakan situasi di Distrik Lumo dan Mewoholu kini sedang tidak aman bagi warga. Seab, terjadi operasi militer dan pengerahan pasukan non organik dalam beberapa hari terakhir, yang menimbulkan rasa takut bagi masyarakat di sana.

“Operasi militer [mulai dilakukan] pada 7 Agustus 2025, pukul 03.00 atau jam tiga subuh di Distrik Mewoholu dan Lumo. Kemudian pagi hari penyerangan terhadap warga dilakukan lewat darat dan udara mengakibatkan dua rumah terbakar, Komando Operasi Satgas Habema lakukan operasi di permukiman warga,” kata Erdy Wonda saat menggelar konferensi pers di Kantor LBH Papua di Kampkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, selain menyebabkan ribuan warga dua distrik mengungsi, penyerangan itu juga menyebabkan tiga anak mengalami luka tembak. Korban adalah JG (2 tahun) luka tembak pada Paha YK (13 tahun) luka tembak di kaki kanan, dan TW (15 tahun) luka tembak pada kaki.

“Di Distrik Lumo ada 9 kampung dan di Distrik Mewoholu 8 kampung. Data [yang kami himpunan] warga yang mengungsi mencapai 2.720 orang. Sementara jumlah korban lain belum dipastikan. Ribuan warga itu mengungsi ke Kampung Baligup, Guburu, Ogolumum, dan sebagian ke lapangan Distrik Lumo,” ujarnya.

Katanya, situasi yang terjadi di Puncak Jaya itu menegaskan warga sipil yang mestinya dilindungi negara, justru menjadi korban. Kondisi ini dinilai menciptakan krisis kemanusiaan, dan menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal, runtuhnya ekonomi serta akses pendidikan, kesehatan dan menyebabkan trauma psikologis.

“Sebagai kaum intelektual dan agen perubahan, kami [mahasiswa ingin] memastikan suara rakyat kecil tidak dibungkam. Kami menegaskan Komando Operasi Satgas Habema agar segera ditarik dari Distrik Lumo dan Mewoholu,” ujarnya.

Mahasiwa menyatakan menolak segala bentuk kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, dan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kaabupaten Puncak Jaya berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk menghentikan operasi militer di puncak Jaya.

Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemkab puncak Jaya menyediakan rumah bagi masyarakat sipil yang mengungsi ke berbagai tempat.
Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau PH-IYLBHI wilayah Papua, mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya dari mahasiswa dan warga, aparat keamanan organik dan non organik dikerahkan ke berbagai permukiman warga di Puncak Jaya sejak 7 Agustus 2025.

“Secara garis besar tiga atau empat peristiwa pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM [terjadi di Puncak Jaya], akibat penembakan dan pengeboman yang mengarah pada rumah warga dan mengakibatkan kehancuran rumah mereka,” kata Gobay.

Gobay berpendapat, Satgas Habema yang bertugas di Puncak Jaya juga diduga tidak melaksanakan prinsip konvensi Jenewa 1949, yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang keikutsertaan negera Indonesia konvensi Jenewa pada 2004. (*)
https://jubi.id/lapago/2025/ribuan-w...angan-militer/

Ketakutan rakyat akibat kehadiran Satgas Habema