Launching Makan Bergizi Gratis Disambut Gembira Ribuan Siswa di Polman


YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah guru di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, mengaku keberatan dengan kebijakan mencicipi Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada siswa.
Mereka menilai kebijakan ini muncul mendadak pascakejadian keracunan di Kapanewon Mlati dan belum melalui kajian matang.
Salah satu guru SMP berinisial J mengatakan instruksi mencicipi MBG baru muncul setelah insiden keracunan makanan di Mlati.
“Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati,” kata J saat dihubungi, Senin (25/8/2025).
Menurut J, sejauh ini belum ada surat resmi terkait kewajiban mencicipi MBG, namun kepala sekolah sudah menyampaikan arahan tersebut.
“Kami belum menerima suratnya, cuman kemarin baru dari kepala sekolah,” ujarnya.
J menyebut kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan guru.
“Menjadi gaduh di tempat kami.
Gaduh karena dampak dari keracunan itu, seolah-olah kami ini kemudian menjadi korban dari kebijakan yang belum matang untuk distribusi makanan,” tegasnya.

Dinilai Ganggu Proses Belajar
J menilai kebijakan ini kurang tepat karena seharusnya pengecekan dilakukan oleh pihak penyedia makanan (SPPG) yang memiliki standar operasional prosedur (SOP).
“Harusnya dari sana yang mengecek.
Kita kalau mau ngetes (mencicipi) itu mengurangi jam pelajaran.
Distribusi itu saja sudah mengurangi jam pelajaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika guru yang mencicipi MBG mengalami gejala keracunan, proses belajar mengajar akan semakin terganggu.
“Itu kan justru menimbulkan masalah baru, memindahkan masalah ke sekolah,” katanya.
Meski keberatan, J mengungkapkan para guru di sekolahnya sudah mulai melaksanakan instruksi ini.
“Yang mencicipi, ini tadi sudah dimulai,” tuturnya.
Guru SD: Niat Baik, Eksekusi Salah Guru SD berinisial A juga menilai kebijakan ini tidak tepat meski niat pemerintah sebenarnya baik.
“Tapi mungkin niat itu perlu dikaji lagi.
Kalau saya kurang setuju dengan itu, guru suruh mencicipi dulu,” kata A.
Menurut A, pencegahan harus dilakukan oleh pihak katering, bukan guru.
“Pihak katering harus memastikan dulu masakannya kualitasnya baik, atau antara waktu masak dan pendistribusian jangan terlalu lama supaya tidak basi,” ujarnya.
A menambahkan, solusi utama adalah memperketat SOP pengolahan dan distribusi makanan, bukan membebankan risiko pada guru.
“Kalau guru sampai keracunan, pembelajaran makin terganggu,” katanya.



Sumber



niat baik saja belum cukup wo!
jangan sampai MBG ini menjadi bom waktu dikemudian hari

uangnya saja berikan pada orang tua murid. 8 ribu rupiah per siswa perhari sekolah, mungkin sudah cukup untuk memutar perekonomian disetiap daerah.
dari pada sekarang ini dibegal oleh pihak2 berlabel yayasan MBG