FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, menyemprot Politikus PDIP Deddy Sitorus yang disebut enggan disamakan dengan rakyat jelata.

Dikatakan Dedy Nur, sikap tersebut tidak sejalan dengan hakikat jabatan anggota DPR yang dipilih melalui suara rakyat.
"Pertama-tama kita perlu ingatkan politisi bernama Deddy Sitorus kalau beliau ini adalah wakil yang diutus oleh rakyat lewat mekanisme demokrasi bernama pemilu," kata Dedy Nur di X @DeddynurPalakka (24/8/2025).
Ia menegaskan, jika seorang wakil rakyat tidak mau disamakan dengan rakyat, maka hal itu menunjukkan sikap yang keliru.
"Kalau beliau ini ngga mau disamakan dengan rakyat jelata, artinya beliau ini sudah durhaka," sesalnya.

"Karena tanpa rakyat, dia ini tidak akan pernah nongkrong dan beredar omon-omon dalam ruang-ruang rapat bernama DPR," tambahnya.


Lebih lanjut, Dedy Nur mengingatkan bahwa DPR sejatinya adalah lembaga yang ada karena rakyat.
"Beliau juga perlu kita ingatkan bahwa DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa rakyat, DPR ini tidak akan pernah ada," tegas Dedy.
Dedy bilang, pernyataan yang dilontarkan Deddy Sitorus justru menunjukkan logika yang terbalik.
"Jadi yang lagi tersesat logikanya adalah politisi bernama Deddy Sitorus, bukan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Deddy Sitorus mendadak jadi buah bibir. Pasalnya, ia mengeluarkan pernyataan yang membuat publik tersinggung.:
"Jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata, karena DI situ anda mengalami sesat logika," ucap Deddy.

Ucapan Deddy Sitorus Soal “Rakyat Jelata” Bikin Netizen Meledak!

Semua berawal dari sebuah perdebatan, di mana Deddy Sitorus menanggapi perbandingan antara anggota dewan dengan masyarakat umum.
Alih-alih memberikan penjelasan yang merangkul, ia justru memilih diksi yang menciptakan tembok pemisah yang tinggi.
"anda sesat logika mbak ! jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata," begitu bunyi kutipan yang kini tersebar luas.

Dalam video itu, Deddy tampak kesal saat gaji DPR dan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dibandingkan dengan gaji pekerja UMR. Ia menyebut perbandingan itu “sesat logika” dan menilai tunjangan rumah dinas wajar karena banyak anggota DPR berasal dari luar daerah.

Namun, ucapannya yang menyinggung istilah “rakyat jelata” justru menuai gelombang kritik. Publik menilai pernyataan tersebut menunjukkan jarak antara elite politik dan masyarakat, seolah para wakil rakyat menempatkan diri di atas konstituennya. Padahal, gaji dan tunjangan DPR berasal dari pajak rakyat yang semestinya dikelola untuk kepentingan publik.

Netizen menyoroti sikap Deddy yang dianggap arogan sekaligus tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat kecil.

https://fajar.co.id/2025/08/25/psi-s...tinya-durhaka/

Anjiinggg betul ternak Megatron wong cilik ini,, mana mahasewa kagak serbu kayak di pati kah? ​​