Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi isu kenaikan gaji anggota DPR yang belakangan menuai sorotan publik.

Menurut Ahok, kenaikan gaji pejabat publik tidak menjadi masalah. Asalkan, diiringi transparansi anggaran dari lembaga negara terkait dan dibarengi profesionalisme kerja.

"Jadi saya bilang, kita jangan ada perkeliruan. Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua, kementerian semua anggaran dibuka dong, biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana saja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Ahok menilai, permasalahan saat ini timbul dari tidak adanya transparansi dari anggota dewan mengenai kenaikan gaji yang diperoleh. Selain itu, kinerja yang ditunjukkan pun jauh dari kata profesional dan berdampak bagi rakyat.

“Nah sekarang kan lu gak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar, profesional, setiap orang berhak dan harus dibayar mahal, Kalau dia kerja profesional. Tugas Anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita dong. Kamu kalau digaji mahal enggak apa-apa tapi lu buka kasih tau saya,” jelas Ahok.

“Sekarang kamu tahu enggak Pemerintah pakai duit berapa? Ya artinya enggak lakukan tugasnya dong," tandasnya.

Meski belum mengalami kenaikan, dia mengaku anggota DPR tetap mencoba memahami.

"Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum naik, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga memahami dengan efisiensi," ungkap Adies.

"Kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik.

Adies mengaku, total tak home pay yang dia terima hanya sebesar Rp 69 juta sampai Rp 70 juta. Bukan Rp 100 juta seperti yang disebut-sebut di media sosial.


liputan6.com