BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritik Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin terkait penghentian bantuan hibah bagi pesantren di Jabar.
Dedi mengatakan, dirinya tidak menghapus bantuan tersebut, melainkan sedang melakukan evaluasi.
Selama evaluasi, hibah ke pesantren ditunda untuk sementara waktu.
"Nggak apa-apa, saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengoreksi saya.
Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tapi menunda untuk dilakukan evaluasi," ujar Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (17/8/2025).
Ia menekankan bahwa evaluasi hibah pesantren untuk memastikan dana tersebut disalurkan secara merata dan mengedepankan asas keadaan sehingga dapat dirasakan manfaatnya.
Selama ini, kata Dedi, penyaluran bantuan hibah pesantren cenderung terpusat di dua daerah, yakni Tasikmalaya dan Garut.
Sementara pesantren di daerah lainnya tidak tersentuh.
"Tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya dan kemudian berkeadilan, artinya tidak numpuk aja di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik," tuturnya.
Pemprov Jabar berencana akan menyalurkan kembali hibah ke pesantren tahun depan.
"Ya, nanti 2026 akan mulai kita tata," ujar Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Ma'ruf Amin mengkritik langkah yang diambil Dedi Mulyadi menghentikan hibah ke pesantren di Jabar.
Ia menyebut kebijakan tersebut tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pondok pesantren.
Menurut Ma'ruf Amin, keputusan Dedi untuk tidak memberikan hibah kepada pondok pesantren adalah sebuah kesalahan besar.
“Itu satu kesalahan besar, di pusat kita mendukung dengan Undang-Undang Pesantren.
Kok malah di Jawa Barat anomali, tidak sejalan apa yang dilakukan pusat,” kata Ma'ruf Amin kepada awak media setelah menghadiri Halaqoh Transformasi Untuk Kebangkitan Pondok Pesantren di Sukabumi, Kamis (14/8/2025) siang.



Sumber


dana hibah pada pesantren, mayoritas hanya dinikmati oleh keluarga pemilik pondok saja.
utamanya dijabar para santri justru harus membayar dgn rupiah yg cukup besar untuk bisa mondok.
memang ada beberapa pesantren didesa yg melayani santri secara cuma2, tapi biasanya pesantren tsb tidak pernah menerima dana hibah dari pemerintah.

kyai tajir seperti engkong ma'ruf ini masih saja terus merengek minta dana, padahal masih banyak umat dijabar perlu dibantu krn hidup dibawah garis kemiskinan.