REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan sebagian deviden BUMN memang tidak lagi masuk ke kas negara. Deviden BUMN itu kini masuk ke dompet Danantara untuk direinvestasikan lagi. Hal ini disampaikan Anggito dalam diskusi khusus dengan mantan menteri koordinasi perekonomian Chairul Tanjung, Sabtu (16/8/2025) yang disiarkan di YouTube.

Awalnya Chairul Tanjung bertanya ke Anggito, benarkah deviden BUMN kini tidak lagi masuk ke kas negara. Anggito menjawab, "Benar, sebagian dividen BUMN dialihkan ke Danantara untuk investasi. Jadi, kas negara tidak mendapatkan pemasukan sebesar biasanya dari dividen BUMN."

Lalu, Chairul bertanya kemudian, darimana pemerintah mendapatkan dana untuk menutup kekurangan pengalihan deviden BUMN tersebut? Anggito kembali menjawab, "Pemerintah menutupi kekurangan ini dengan meningkatkan penerimaan dari sektor lain, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk lebih efisien dalam pengelolaan anggaran."

Setoran dividen BUMN masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kekayaan negara dipisahkan (KND) pada PNBP. Per Maret 2025, setoran KND tercatat sebesar Rp 10,9 triliun atau 12,1 persen dari target Rp 90 triliun, terkontraksi 74,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Nilai realisasi itu berasal dari pembayaran dividen interim Bank BRI tahun buku 2024.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, pemerintah menerima setoran dividen interim BUMN mencapai Rp 36,1 triliun sepanjang Januari hingga Maret, terutama dari kelompok perbankan. Setoran ini mendorong realisasi PNBP mencapai Rp 42,9 triliun pada kuartal I 2024.

Di bagian lain, Chairul juga bertanya soal strategi pajak pemerintah. Ia bertanya apakah di 2026 pemerintah akan melakukan pengenaan pajak baru? Anggito tegas menjawab tidak ada, tidak ada pada tahun ini dan tahun depan.