Masa depan IKN tak jelas. Pelajaran bagi Prabowo agar mendengar kritik publik pada proyek mercusuarnya.



PADA Maret 2016, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeliling Jawa bertemu dengan para kader Partai Demokrat dalam perjalanan muhibah yang ia sebut “Tour de Java”. Tiba di Pati, Jawa Tengah, pada 16 Maret 2016, ia mengatakan pemakaian uang pajak harus pas di tengah ekonomi yang lesu. “Saya mengerti kita butuh membangun infrastruktur, tapi jangan digenjot habis-habisan,” katanya.

Ukuran Yudhoyono sederhana. Dalam lima tahun pada periode kedua pemerintahannya, 2009-2014, anggaran pembangunan infrastruktur sebanyak Rp 813 triliun. Uang sebanyak ini setara dengan anggaran infrastruktur dalam dua setengah tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama. Padahal pertumbuhan ekonomi sedang turun dibanding masa Yudhoyono yang konstan di atas 6 persen.

Dua hari setelah pernyataan Yudhoyono itu, Jokowi mengunjungi wisma atlet yang tak kunjung jadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan pusat olahraga ini terhenti karena uangnya dikorupsi kader-kader Demokrat. Sepulang dari Hambalang, Jokowi menulis di Twitter, “Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak.”

Presiden Prabowo Subianto tak sesarkastis Jokowi kepada pendahulunya. Ia tak mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang mandek pembangunannya. Prabowo cukup bersikap tak serius meneruskan proyek prioritas Jokowi ini. Selama sembilan bulan menjabat presiden, baru dua kali ia membahas proyek IKN. Anggaran IKN tahun ini pun ia pangkas.

Pada 2024, anggaran negara yang terpakai untuk membangun IKN sebanyak Rp 89 triliun. Tahun ini alokasinya hanya Rp 13,8 triliun. Itu pun lebih dari separuhnya memakai dana Otorita IKN, lembaga pengurus ibu kota baru yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Jokowi. Prabowo sedang berfokus mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tiga proyek utamanya: makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat.

Agaknya kritik Yudhoyono itu perlu diputar lagi. Jokowi memaksakan proyek IKN dengan mengabaikan kritik publik akan bencana lingkungan, sosial, dan ekonomi jika proyek senilai Rp 400 triliun ini dilanjutkan. Dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang berlimpah, ia paksakan proyek IKN meski menabrak tata kelola.

Para politikus di DPR melayani Jokowi dengan membuat Undang-Undang IKN dalam semalam. Jokowi memboyong para pesohor media sosial untuk meyakinkan publik bahwa IKN bisa segera difungsikan, setelah klaim antrean investor membangun ibu kota ini tak terbukti.

Para pengusaha lokal terkesan dipaksa mempercepat pembangunan IKN. Kepada Tempo, Sugianto Kusuma berterus terang bahwa secara bisnis IKN tak mudah. Sugianto alias Aguan menjadi semacam “ketua kelas” pengusaha yang diminta Jokowi membangun infrastruktur ibu kota baru. Pengusaha lain mengatakan, dengan penghuni di bawah 5 juta orang, IKN tak layak untuk investasi.

Toh, pembangunan IKN tetap dipaksakan. Dengan banyaknya persoalan itu, IKN kini jadi kota hantu. Setidaknya itu yang dilihat Francisca Christy Rosana, wartawan Tempo, yang berkeliling IKN selama sepekan pada pertengahan Juli lalu. Cica, yang baru mendapatkan Udin Award dari Aliansi Jurnalis Independen akhir pekan lalu, mewawancarai banyak orang yang mengeluhkan masa depan IKN yang kian tak jelas.

Pembangunan masih berjalan tapi tak semasif di era Jokowi. Perawatan gedung yang sudah berdiri pun mahal. Para politikus yang dulu mendukung IKN kini berbalik mengkritiknya dan meminta pemerintah menghentikan pembangunannya.

Ada juga yang mengusulkan IKN dijadikan lokasi istana musim panas atau istana transit. Saran lain: dijadikan Istana Wakil Presiden. Kebetulan pendamping Prabowo adalah anak sulung Jokowi. Gibran Rakabuming Raka bisa menikmati legasi ayahnya dengan berkantor di sana.

Maka Prabowo juga perlu menimbang kritik publik pada proyek-proyek andalannya yang butuh dana besar. Di tengah beban utang, kelesuan ekonomi, dan ketidakpastian global, uang pajak yang tak mencapai target itu seyogianya dipakai untuk hal-hal penting yang menopang hajat hidup orang banyak.

Jika ia meniru Jokowi, yang menutup telinga pada kritik, proyek-proyek besarnya akan berakhir seperti IKN: menjadi proyek mercusuar tapi membebani orang banyak.

Sayonara IKN perlu juga dibarengi dengan mengerem ambisi yang tak perlu.

https://www.tempo.co/prelude/sampul-...ra-ikn-2057025

Anggaran negara lagi ketat, proyek banyak, proyek IKN yang paling gampang kena potong duluan.

Apakah bakal ada yg masuk jeruji seperti Hambalang?