Pemerintah Lebanon telah menugaskan angkatan bersenjata untuk menyusun rencana yang mengatur hanya institusi negara yang memiliki senjata sebelum akhir tahun 2025.

Langkah ini secara efektif akan melucuti senjata Hizbullah, sebuah partai politik dan kelompok militan Syiah yang didukung Iran di Lebanon.

Keputusan kabinet pada Selasa (05/08) ini diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti senjata kelompok tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi gencatan senjata November 2024 yang bertujuan mengakhiri lebih dari satu tahun permusuhan antara Israel dan Hizbullah, termasuk dua bulan perang besar-besaran.

Dalam perjanjian gencatan senjata tersebut, otoritas pemerintah Lebanon, termasuk militer dan layanan keamanan dalam negeri, seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di Lebanon.

Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam mengatakan, pemerintah "menugaskan militer Lebanon untuk menyusun rencana pelaksanaan pembatasan kepemilikan senjata” hanya untuk militer dan aparat negara lainnya sebelum akhir tahun ini.

Rencana tersebut akan diajukan ke kabinet sebelum akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui, ungkap Salam dalam konferensi pers setelah sesi kabinet marathon yang berlangsung hampir enam jam.

Mengapa Hizbullah punya banyak senjata?

Hizbullah adalah partai politik sekaligus kelompok militan yang berbasis di Lebanon, dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, Inggris, dan beberapa negara lainnya.

Kelompok ini adalah satu-satunya faksi yang mempertahankan senjatanya setelah perang saudara Lebanon 1975-1990, dengan alasan "perlawanan” terhadap Israel.

Sumber DW