Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan negara mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Namun, yang terjadi anggaran tersebut salah alokasi, salah sasaran, bahkan dikorupsi.

"Sampai hari ini sektor pendidikan masih menjadi Top 5 sektor terkorup di Indonesia," kata Ubaid dalam Program Gak Pake Ordal di YouTube Medcom ID dikutip Selasa, 29 Juli 2025.

Ubaid mengatakan dana pendidikan hanya menjadi bancakan kepentingan. Contohnya, pada kasus korupsi terbaru seperti kasus korupsi laptop chromebook hingga Google cloud.



Dia sangat menyayangkan hal itu. Terlebih anggaran pendidikan mencapai Rp700 triliun.


"Tapi yang disayangkan juga anggaran pendidikan itu Kemendikdasmen itu hanya menikmati 3 persen dari 700 triliun. Sisanya lari ke bancakan," beber dia.



Ubaid menegaskan Kemendikdasmen harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sebab, jika hanya mengendalikan 3 persen dari anggaran pendidikan, persoalan pendidikan akan terus berlanjut.

Dia menyebut peran Presiden Prabowo Subianto juga sangat penting. Hal itu agar anggaran pendidikan tepat sasaran dan membuat pendidikan berkualitas dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Kalau hanya 3 persen untuk Kemendikdasmen sampai kiamat pendidikan dasar akan tetap mahal," tegas dia.

https://www.medcom.id/pendidikan/new...bahan-bancakan