Blokir Rekening Dormant Dinilai Ngawur, Publik Bisa Panik Tarik Uang
Ida Farida
5–6 minutes

Ida Farida
Jul 29, 2025
Kebijakan pemblokiran rekening dormant menuai sorotan tajam. Foto: ist
KOSADATA — Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dormant secara massal menuai sorotan tajam. Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto, menilai langkah tersebut berisiko melanggar hak finansial warga dan berpotensi menimbulkan rush money jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan.

Menurut Sugiyanto—yang akrab disapa SGY—pemblokiran tanpa verifikasi menyeluruh merupakan tindakan tidak proporsional dan cenderung otoriter. Ia menyebut, perlakuan seragam terhadap seluruh rekening dormant sebagai “kebijakan ngawur” yang bisa membuka ruang penyalahgunaan wewenang oleh otoritas.

“Jika semua rekening tidak aktif diperlakukan sama dan langsung diblokir tanpa bukti pelanggaran, maka ini bentuk abuse of power. Negara seharusnya melindungi, bukan mencurigai rakyatnya secara serampangan,” ujar SGY kepada wartawan, Selasa, 29 Juli 2025.

SGY memperingatkan, efek domino dari kebijakan ini bisa sangat serius. Ia menyebut potensi rush money—penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat—bukan sesuatu yang mustahil jika kepercayaan publik terhadap bank terganggu.

“Saat nasabah panik, bank tak lagi berdaya. Apalagi menabung itu adalah kontrak kepercayaan, bukan sekadar urusan teknis saldo,” katanya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan perbankan untuk memblokir rekening dormant karena kerap disalahgunakan dalam aktivitas ilegal. Data PPATK mencatat lebih dari 28.000 rekening terlibat dalam transaksi perjudian online sepanjang 2024. Banyak di antaranya merupakan rekening dormant yang telah berpindah tangan.

“Rekening-rekening pasif ini rawan digunakan untuk kejahatan finansial, karena sering kali lepas dari pantauan pemilik aslinya,” kata Ivan.

Namun, SGY menilai pendekatan itu terlalu menyamaratakan dan justru bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan.

“Kalau memang ada penyalahgunaan, lakukan audit forensik berbasis data intelijen. Jangan main blokir massal. Itu melanggar asas keadilan,” imbuhnya.

 
Menurut dia, tindakan semacam ini juga bisa melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jika tidak disertai mekanisme akuntabel dan transparan.
 
Sejumlah anggota DPR RI turut menyuarakan keprihatinan atas langkah PPATK. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan keresahan publik.
 
SGY juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Kepala PPATK. Ia menilai kepemimpinan yang tidak presisi dalam mengambil kebijakan justru akan merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.
 
Mengutip peribahasa “buruk rupa cermin dibelah”, SGY menyindir cara instansi pemerintah yang kerap menyalahkan sistem atau masyarakat tanpa terlebih dahulu introspeksi.
 
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini sebagai bentuk ketidakmampuan negara membedakan rekening bermasalah dan tidak. Kalau tidak hati-hati, ini bisa jadi blunder sistemik,” pungkasnya.***

https://kosadata.com/read/blokir-rek...ik-uang?page=2


memang sudah saatnya publik menarik uang mereka dari bank. Dulu ketika nabung, gak ada tuh aturan yg bilang harus ada transaksi terus menerus. Bahaya kalau nabung di bank, dan ketika kita perlu duit malah gak bisa narik. Bayangkan kalau kita perlu bayar hutang atau perlu biaya berobat, tiba tiba duit gak bisa ditarik, disuruh nunggu satu bulan, apa debt collector dan grim reaper mau nunggu satu bulan?