TPNPB-OPM Ancam Pejabat Papua yang Dukung Pemerintah Indonesia, Desak Perundingan Difasilitasi PBB

Oleh : Rikard Djegadut - Minggu, 20/07/2025 19:21 WIB


Jakarta, INDONEWS.ID - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melayangkan peringatan keras kepada para pejabat pemerintahan di Papua, termasuk gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPRD.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menegaskan bahwa pihaknya akan menganggap para pejabat tersebut sebagai target serangan jika tetap mendukung pemerintah Indonesia.

“Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” ujar Sebby dalam keterangan tertulis yang diterima media, Ahad (20/7/2025).

Sebby menyatakan bahwa dukungan para pejabat Papua terhadap pemerintah pusat bertentangan dengan perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Ia menuding para kepala daerah tidak layak berada di posisi kepemimpinan karena dianggap gagal melindungi rakyat dan alam Papua, terutama dengan pemberian izin tambang emas kepada pemerintah pusat.

Ia juga mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya justru memperburuk kondisi keamanan dan kemanusiaan di Papua. “Kebijakan Presiden Prabowo justru menambah konflik bersenjata dan membuat lebih banyak warga sipil mengungsi,” kata Sebby.

Hingga berita ini diturunkan, permintaan konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, belum mendapatkan balasan.

Di sisi lain, Sebby sebelumnya menyatakan kesediaan TPNPB-OPM untuk membuka ruang dialog dengan Presiden Prabowo Subianto, namun dengan syarat bahwa perundingan tersebut difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lembaga internasional netral lainnya.

“Jika Presiden Prabowo beserta timnya bersedia melakukan perundingan, maka harus difasilitasi oleh PBB atau negara netral yang diakui dunia,” tegas Sebby dalam pernyataannya pada Jumat, 11 Juli 2025.

Alasan utama ajakan perundingan ini, kata Sebby, adalah untuk alasan kemanusiaan. Ia menuturkan bahwa lebih dari 97.000 warga sipil telah terdampak konflik bersenjata dan terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

TPNPB-OPM menginginkan agar perundingan nanti disertai dengan penarikan seluruh pasukan militer Indonesia dari wilayah Papua. Hal ini dianggap sebagai langkah awal menuju perdamaian dan penghentian konflik yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat mengenai ancaman ataupun tawaran perundingan dari pihak TPNPB-OPM.
https://indonews.id/artikel/345402/T...asilitasi-PBB/

desakan KKB