Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah isu pemerintah hendak membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet (VoIP), termasuk WhatsApp Call. Hal ini diungkap usai isu tersebut dianggap menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.

“Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi, Sabtu (19/07/2025).

Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, termasuk dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Beberapa di antaranya soal penataan ekosistem digital, khususnya dalam relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp dengan operator jaringan telekomunikasi.

Namun, kata dia, seluruh masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum kebijakan resmi di kementeriannya. “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” Ujar Meutya.

Dia pun menyampaikan permintaan maaf atas keresahan publik yang timbul akibat beredarnya isu yang dituduhnya tak akurat. Dia mengklaim Kementerian Komdigi tetap berkomitmen menjalankan program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Meutya menyebutkan bahwa Kementerian Komdigi tengah fokus pada sejumlah agenda penting, di antaranya perluasan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, serta penguatan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi.

Isu mengenai pembatasan layanan OTT sempat mencuat setelah pernyataan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Denny Setiawan, yang menyebut bahwa pemerintah sedang mengkaji regulasi terhadap layanan OTT seperti WhatsApp, YouTube, dan TikTok.

Wacana ini didasari keluhan operator jaringan yang merasa telah mengeluarkan investasi besar dalam membangun infrastruktur, namun belum memperoleh kontribusi proporsional dari layanan OTT yang mendominasi trafik data di Indonesia.

Meski begitu, Meutya memastikan bahwa belum ada kebijakan konkret yang dirancang atau diarahkan untuk membatasi layanan-layanan tersebut. Pemerintah, katanya, tetap mendukung perkembangan teknologi yang inklusif, terbuka, dan tidak menghambat inovasi di ruang digital.

https://www.bloombergtechnoz.com/det...whatsapp-call/


Kayaknya batal ya gaes...

Positive thinking aja, mungkin memang Bu Menteri sama Pak Denny Setiawan di kantor kementrian ga pernah bicara satu sama lain.

Jadi Bu Menteri ga tahu Pak Denny ngerjain apa.