Pelapor Khusus PBB Datang ke Jayapura, Komunitas Adat Desak Investigasi-Penentuan Nasib Sendiri

Tayang: Senin, 7 Juli 2025 10:04 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoPelapor Khusus PBB Datang ke Jayapura, Komunitas Adat Desak Investigasi-Penentuan Nasib Sendiri
Tribun-Papua.com/istimewa
KUNJUNGAN PBB : Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo saat perjabat tangan dengan Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Albert K. Barume, di Jayapura, Sabtu, (05/07/2025). Dalam pertemuan itu mereka membicarakan berbagai hal, misalnya ekosida, genosida, dan etnosida di tanah Papua.
Tribun

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dalam kunjungan informal selama dua hari (4 – 5 Juli 2025) ke Jayapura, Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Albert K. Barume, bertemu langsung dengan para pemangku adat, korban pelanggaran HAM, serta organisasi masyarakat sipil Papua.

Dalam forum yang difasilitasi oleh AMAN, Yayasan Pusaka, Greenpeace, dan media massa Jubi, berbagai komunitas adat menyampaikan kesaksian tentang ekosida, genosida, dan etnosida yang mereka alami akibat militerisasi, ekspansi korporasi, dan pelanggaran hak atas tanah.

Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, yang turut hadir, menyebut kehadiran Barume sebagai langkah strategis dalam memperkuat advokasi internasional atas situasi darurat masyarakat adat Papua.

“Dengan penuh empati, Barume mendengarkan dan mencatat setiap kesaksian. Ia menegaskan bahwa mendengar korban adalah mandat langsung dari jabatannya,” ujar Victor melalui pesan Wahatsappnya kepada media ini, Minggu, (06/07/2025).

Selain pertemuan dengan masyarakat adat, Barume juga melakukan dialog dengan perwakilan LSM, Dewan Adat Papua (DAP), Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan unsur pemerintah daerah.

Victor mengungkap bahwa pada April 2024 lalu, ia bersama tokoh perjuangan Papua Merdeka lainnya, Octovianus Mote, telah mengundang Pelapor Khusus PBB sebelumnya, José Francisco Calí Tzay, dalam forum resmi di Kantor PBB di New York.

Meski tahun ini UNPFII (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) tidak mengeluarkan rekomendasi khusus tentang Papua, kunjungan Barume dinilai sebagai kelanjutan penting dari rekomendasi-rekomendasi yang selama ini diabaikan.


Dalam pernyataannya, Victor menegaskan lima tuntutan utama yang mewakili aspirasi masyarakat adat Papua:

1. Permintaan kunjungan resmi PBB ke Papua dalam kerangka Prosedur Khusus Dewan HAM.

2. Pembentukan mekanisme investigasi independen bila akses resmi terus ditolak.

3. Resolusi khusus tentang Papua di Majelis Umum PBB.

4. Penghentian kerja sama lembaga PBB yang justru melanggar hak masyarakat adat Papua.

5. Pemenuhan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam hukum internasional (ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP Pasal 3 dan 4).

Menurutnya, realitas di Papua memperlihatkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak masyarakat adat.

“Empat belas kali permintaan kunjungan dari Komisi HAM PBB ditolak. Lima belas negara dalam siklus UPR 2022–2023 menyerukan akses internasional. Namun semuanya tak digubris,” tegasnya.

Victor juga menyinggung beragam rekomendasi internasional yang tidak ditindaklanjuti oleh Indonesia, termasuk dari Pacific Islands Forum dan kelompok negara-negara ACP (African, Caribbean and Pacific Group). Sementara di tingkat lokal, gugatan masyarakat adat atas konsesi sawit pun terus kandas.

Namun, di tengah semua penolakan terhadap akses internasional, Victor menilai kunjungan Albert Barume menjadi bukti bahwa Papua sebenarnya aman dikunjungi.

“Alasan keamanan sudah tidak lagi relevan untuk menolak kehadiran lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB. Terima kasih kepada AMAN dan semua pihak yang menghadirkan Pelapor Khusus secara bermartabat dan tanpa tendensi politik,” pungkasnya.(*)

https://papua.tribunnews.com/2025/07...nasib-sendiri.



Pelapor Khusus PBB: Orang Papua seharusnya diperlakukan setara dan tidak menderita

Anggi Sagita
Last updated: July 7, 2025 1:56 pm

Albert Kwokwo Barume, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat memberikan pandangannya setelah mendengar dan mencatat jeritan hati masyarakat adat Papua. Albert Barume dalam kunjungan informal di Jayapura, Provinsi Papua pada 4-5, Juli 2025. - Jubi/Engelberth Wally
SHARE
Jayapura, Jubi – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa atau Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert Kwokwo Barume mendengar langsung jeritan hati masyarakat adat Orang Asli Papua atau OAP. Albert Barume dalam kunjungan informal selama dua hari pada 4-5, Juli 2025 di Jayapura, Provinsi Papua turut berempati dan mencatat detail setiap pernyataan dan laporan yang disampaikan para perwakilan masyarakat adat di Tanah Papua.
“Saya turut bersedih dengan apa yang terjadi di sini [Tanah Papua] karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM,” kata Albert Barume.

Barume menyimak apa yang dialami. Apa yang dirasakan dari waktu ke waktu oleh masyarakat adat di Tanah Papua yang telah disampaikan secara langsung kepadanya. Ia berpendapat semua kekejian oleh negara terhadap masyarakat adat di mana saja seharusnya tidak terjadi.

Barume mendengarkan dan mencatat setiap kesaksian. Ia menegaskan bahwa mendengar korban adalah mandat langsung dari jabatannya. Selain masyarakat adat, Barume juga bertemu LSM, Pemerintah, MRP, dan DPRP.

“Orang asli Papua seharusnya diperlakukan setara dan tidak menderita,” kata Albert Barume, seorang Pelapor Khusus PBB yang berasal dari negara Republik Demokratik Kongo.


Albert K Barume Pelapor Khusus PBB untuk Hak Hak Masyarakat Adat menerima noken dari perwakilan masyarakat Adat Papua yang melambangkan seluruh aspirasi Orang Asli Papua yang tak akan padam diperjuangkan demi pembebasan sejati. – Jubi/Engelberth Wally
Albert Barume bilang tugas seorang Pelapor Khusus PBB adalah untuk menjadi penguat suara dari masyarakat adat yang tertindas serta diperlakukan sewenang-wenang oleh negara dalam segala hal, terlebih dalam mempertahankan hak hidup serta wilayah adatnya.

“Tugas saya adalah sebagai amplifier (penguat) untuk menguatkan dan membawa suara bapak dan ibu untuk di dengar oleh pemerintah Indonesia. Saya berharap dapat melakukan lebih,” kata Barume yang telah dipercayakan dan diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa mengemban tugas Pelapor Khusus PBB ini sejak Desember 2024.

Dewan Adat Papua dalam pernyataannya kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat berpandangan bahwa tidak ada jaminan perlindungan menyeluruh terhadap tanah dan kehidupan bangsa Papua dalam kerangka negara Indonesia.

“Kami menegaskan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam ICCPR, ICESCR, dan UNDRIP Pasal 3-4,” pernyataan Dewan Adat Papua kepada Burume.

“Proses integrasi melalui Act of Choice 1969 yang hanya melibatkan 1.026 orang di bawah tekanan militer tidak pernah sah secara hukum internasional. Tanpa pengakuan hak politik, ancaman pemusnahan akan terus berlangsung,” ujar Dewan Adat Papua.

Dewan Adat Papua merespons kehadiran Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat di Jayapura dan meminta secara hormat kepada Albert Burume, setelah kunjungan informal ini, dapat mempertimbangkan langkah lebih lanjut yang relevan dengan mandat Pelapor Khusus, yakni mengajukan permintaan kunjungan resmi ke Tanah Papua dalam kerangka Prosedur Khusus Dewan HAM.

Juga menyusun laporan tematik resmi yang mencatat termuan kunjungan dan tanggapan pemerintah. Menerbitkan pernyataan publik yang menegaskan keprihatinan mendalam terhadap pola pelanggaran hak masyarakat adat serta merekomendasikan pembentukan mekanisme investigasi independen apabila akses resmi ditolak. (*)

https://jubi.id/headline/2025/pelapo...dak-menderita/
tuntutan referendum oleh kelompok OPM dan Dewan Adat Papua