Pramono Tegaskan Pajak Padel Diatur Undang-Undang, Bukan Inisiatif Pemprov

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Pramono Tegaskan Pajak Padel Diatur Undang-Undang, Bukan Inisiatif Pemprov

KangPri

Kemarin 13:07

Pramono Tegaskan Pajak Padel Diatur Undang-Undang, Bukan Inisiatif Pemprov

Quote:

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan terkait pajak hiburan olahraga, khususnya olahraga padel yang belakangan ramai di publik. Pramono menegaskan pajak hiburan olahraga, termasuk padel, diatur undang-undang, bukan inisiatif Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi undang-undang kita sudah mengatur pajak hiburan dan pajak pertandingan," kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).

Menurut Pramono, pajak hiburan diberlakukan pada 21 jenis cabang olahraga, termasuk olahraga air maupun darat, yang melibatkan unsur hiburan atau rekreasi.

"Semua yang menyangkut pajak hiburan olahraga itu semuanya terkena pajak. Ada 21. Termasuk tenis, renang, basket, bola volley, padel," jelasnya.

Politikus PDIP itu juga menyampaikan bahwa polemik ini ramai terjadi karena masyarakat mempertanyakan pajak yang dikenakan pada padel, olahraga yang kini tengah populer di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

"Ini kan menjadi rame karena padel. Dan padel ini terus terang aja mohon maaf. Rata-rata yang bermain adalah middle ke atas," ungkapnya.

Dalam penjelasannya, Pramono menjelaskan mengapa golf tidak termasuk dalam daftar yang dikenai pajak hiburan. Mantan Seskab itu mengatakan, golf sudah dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%.

"Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok golf tidak dikenakan ini? Teman-teman sekalian, golf sudah dikenakan PPN. Sehingga pajak itu tidak boleh ganda. PPN-nya golf 11%," ungkapnya.

Sementara itu, pajak hiburan untuk olahraga seperti padel, basket, hingga renang dikenakan sebesar 10%. "Untuk basket, padel, renang dan sebagainya adalah 10%. Jadi itulah yang diatur," tuturnya.

Gubernur menegaskan bahwa penerapan pajak ini bukan berdasarkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, melainkan karena mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009.

"Dan kami mengatur itu bukan karena inisiatif dari pemerintah Jakarta, tetapi undang-undang yang mengatur itu. Dan kami menerapkan itu," tegasnya.

Baca artikel detiknews, "Pramono Tegaskan Pajak Padel Diatur Undang-Undang, Bukan Inisiatif Pemprov" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-7999...siatif-pemprov.

Baru denger juga ane emoticon-Leh Uga

Kalo gitu mending ajukan ke MK dah uji materi
Ganjil juga si dengernya

kakekane.cell dan itkgid memberi reputasi

283

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan