Poster kampanye Abraham Accords di Israel Foto: Oded Balilty/AP/picture alliance

Sebagian besar sanksi terhadap Suriah sejatinya sudah dicabut Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak Mei silam, menyusul lobi dari Arab Saudi dan Turki. Suriah berganti rejim pada 8 Desember 2024 lalu, setelah mantan gerilyawan Islamis Ahmed al-Sharaa berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Assad yang telah berlangsung selama setengah abad.

Melalui sebuah perintah eksekutif, Trump pada Senin (30/6) mengakhiri status "darurat nasional" yang telah diberlakukan sejak 2004. Perintah bernomor 13338 itu, selama ini menjadi dasar sanksi terhadap Suriah dan mempengaruhi sebagian besar institusi negara, termasuk bank sentral.

"Tindakan ini mencerminkan visi presiden dalam membina hubungan baru antara Amerika Serikat dan Suriah yang stabil, bersatu, serta hidup damai dengan diri sendiri dan tetangganya,” ujar Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam sebuah pernyataan pers.

Pencabutan status sponsor teror
Rubio mengatakan dia akan memulai proses panjang untuk meninjau apakah Suriah masih layak menyandang status sebagai negara sponsor terorisme. Status ini diberlakukan sejak 1979 dan selama ini menghambat investasi asing.

Dia juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk mencabut klasifikasi teroris terhadap Sharaa dan gerakannya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda. Pemerintah AS sendiri telah lebih dulu mencabut imbalan atas kepala Sharaa setelah dia naik ke tampuk kekuasaan.

Pejabat Departemen Keuangan AS yang menangani urusan sanksi, Brad Smith, mengatakan langkah ini akan "mengakhiri isolasi Suriah dari sistem keuangan internasional."

Suriah baru-baru ini melakukan transfer elektronik pertamanya melalui sistem perbankan internasional sejak negara itu terperosok dalam perang saudara pada 2011.

Meski demikian, perintah Trump masih mempertahankan sanksi terhadap unsur-unsur pemerintahan lama, termasuk mantan Presiden Bashar al-Assad yang melarikan diri ke Rusia akhir tahun lalu.

Israel isyaratkan damai
Menteri Luar Negeri Suriah Assaad al-Shibani menyambut baik langkah AS ini dan menyebutnya sebagai "titik balik besar."

"Dengan dihapusnya hambatan utama terhadap pemulihan ekonomi ini, pintu-pintu yang telah lama dinanti untuk rekonstruksi dan pembangunan kini terbuka,” tulisnya di platform X, seraya menyebut bahwa kondisi kini memungkinkan bagi "kembalinya para pengungsi Suriah dengan penuh martabat ke tanah air mereka.”

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan terhadap situs-situs militer di negara yang telah lama menjadi musuh bebuyutannya itu. Israel sempat menyuarakan keraguan atas arah politik Suriah di bawah al-Sharaa, yang kini telah menanggalkan jubah demi setelan jas.

Namun, pada Senin pagi, Israel mengisyaratkan ketertarikan untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah serta Lebanon, sebagai bagian dari perluasan Abraham Accords. Kesepakatan semacam itu dipercaya akan dapat mengubah peta politik Timur Tengah secara drastis.

Pengaruh kuat Iran di Suriah dan Lebanon, yang sebelumnya dominan, dilaporkan telah melemah secara signifikan akibat tekanan serangan militer Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Terbukanya jendela peluang
Pejabat pemerintahan Trump, bahwa pencabutan sanksi terhadap Suriah akan mendorong integrasi regional dan memberi insentif bagi Damaskus untuk membuka diri terhadap Israel.

Serangan intensif Israel terhadap Iran pada Juni disebut menciptakan sebuah "jendela peluang yang belum pernah ada sebelumnya," kata Tom Barrack, Duta Besar AS untuk Turki yang juga menjabat sebagai utusan khusus Trump untuk Suriah.

"Ini adalah peluang yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan presiden telah menyusun tim yang mampu mewujudkannya,” ujar Barrack kepada wartawan.

Namun, di balik gambaran positif tentang pemimpin baru Suriah, negara itu masih dilanda serangkaian serangan terhadap kelompok minoritas sejak kejatuhan Assad, sosok pemimpin sekuler dari minoritas Alawiyah.

Sedikitnya 25 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan yang diduga dilakukan kelompok Islamis terhadap gereja Ortodoks Yunani di Damaskus pada 22 Juni lalu.

Sebelum pengumuman mengejutkan dari Trump terkait pencabutan sanksi—yang disampaikan saat kunjungan ke Arab Saudi—Amerika Serikat sempat bersikeras agar ada kemajuan terlebih dahulu dalam isu-isu penting, termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Sumber DW