Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

"Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik," ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyatakan penulisan ulang sejarah ini melibatkan para sejarawan dan arkeolog dengan bidang keahlian masing-masing.

"Para sejarawan dan arkeolog yang terlibat di dalamnya itu adalah 113 doktor, profesor, guru besar dari 34 perguruan tinggi," katanya.

Ia mengatakan penulisan sejarah ini mencakup sejarah Indonesia dari awal masa pratulisan atau sebelum abad keempat, hingga era sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu saja sejarah ini bukan sejarah yang secara spesifik bicara tentang misalnya periode-periode tertentu, tapi secara keseluruhan dari mulai era sejarah awal. Kemudian periode-periode kolonialisme sampai pemerintahan-pemerintah dari Presiden Soekarno sampai pelantikan Presiden Prabowo," ujarnya.

Terkait era pratulisan Indonesia, katanya, memang ada perbedaan pendapat dari terminologi, di mana satu pendapat sejarah dimulai ketika tulisan ada, sedangkan lainnya berpendapat sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum abad keempat dengan banyak temuan monumen dan berbagai barang untuk kebutuhan penunjang kehidupan.
Ia menyatakan pendapat para ahli terakhir ini yang saat ini tengah dilibatkan untuk menggarap penulisan ulang sejarah.

"Para penulis kita menganggap kita dari zaman 1,8 juta tahun yang lalu sudah ada sejarah. Orang sudah membuat kapak batu, membuat bola-bola batu, membuat busur, membuat segala macam jadi sudah ada budaya, sudah ada sejarah. Jadi itu perbedaan yang mungkin ada," kata dia.

Kehadiran Fadli di IPDN untuk memberikan materi kepada para kepala daerah yang tengah mengikuti retret gelombang II. Dalam paparan, dia menekankan untuk dilakukan penyamaan visi, misi, program dari Kementerian Kebudayaan dengan daerah dalam upaya menjalankan pemajuan kebudayaan secara maksimal, akseleratif, sesuai dengan amanat dari konstitusi guna memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia.

"Dan tentu saja ini harus ada kerja sama antara pemerintah di pusat, di daerah, dan juga semua sektor, dan juga para pelaku pegawai kebudayaan. Saya sampaikan juga bagaimana kebudayaan bisa menjadi fondasi dan juga aset national treasure kita," katanya.

Retret Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai Senin (23/6/2025) dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian dengan rencana selesai pada Kamis (26/6/2025).

Retret ini berdasarkan data pada Minggu (22/6/2025), diikuti 86 kepala daerah yang terdiri atas dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sebanyak sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit enam orang dan izin kedukaan satu orang.

Selama empat hari retret, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan, Astacita, program kementerian dan lembaga, tugas dan fungsi kepala daerah, kepemimpinan dan komunikasi politik, serta team building dengan narasumber dijadwalkan para kepala dari 31 kementerian dan lembaga.