JAKARTA, investor.id – Bank Dunia menyoroti posisi utang pemerintah Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Saat tekanan perekonomian dunia meningkat, dikhawatirkan membuat pemerintah harus meningkatkan jumlah imbal hasil yang berujung pada kenaikan beban utang yang akan dibayar.

“Imbal hasil obligasi cenderung meningkat. Faktanya, spread obligasi juga cenderung meningkat, terutama ketika suku bunga secara umum tetap cukup tinggi secara global, dan ini meningkatkan biaya pinjaman ketika ketidakpastian meningkat,” ucap Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab dalam Launching Laporan Indonesia Economic Prospects Edisi Juni 2025 di Jakarta pada Senin (23/6/2025).

Dia mengatakan, meskipun saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 40% dari PDB, tetapi bunga utang Indonesia belum berada dalam batas aman. Dalam hal ini, dibutuhkan peningkatan pendapatan negara agar kemampuan membayar utang bisa meningkat.

“Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20% dibandingkan dengan rata-rata negara berpenghasilan menengah ke atas sekitar 8,5%,” terang dia.

Habib menuturkan, saat ini kondisi penerimaan masih berada dalam kondisi tidak optimal. Pembayaran utang dilakukan dari pendapatan negara. Saat penerimaan negara sedang dalam kondisi terbatas, maka kemampuan membayar pajak juga akan terimbas.

“Hal ini terkait dengan pasar keuangan yang dangkal. Jadi, jika perusahaan tidak memanfaatkan sistem keuangan untuk transaksi, investasi, atau operasi, hal itu akan memudahkan perusahaan untuk menghindari atau bahkan mengelak pajak,” tutur dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp 349,3 triliun per 31 Mei 2025. Angka ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 132,16 triliun (2024), Rp 150,39 triliun (2023), dan Rp 90,97 triliun (2022). Hampir setara dengan saat pandemi tahun 2020 yang mencapai Rp 360,66 triliun.

Secara persentase dari rencana pembiayaan utang, kinerjanya merupakan 45,02% dari target setahun sebesar Rp 775,87 triliun. Ini persentase paling tinggi selama kurun waktu serupa pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 20,4% (2024), 21,6% (2023), 9,3% (2022), 28% (2021), dan 35,8% (2020).

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 683,3 triliun per 31 Mei 2025. Penerimaan pajak baru mencapai 31,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 2.189,3 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka terjadi kontraksi 10,14%. Kondisi tersebut melanjutkan kontraksi pertumbuhan tahunan pada April 2025 yang sebesar 10,8%.

Senada dengan Bank Dunia, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet sebelumnya juga mengatakan, bila dilihat dari kemampuan membayar, ada sinyal kewaspadaan untuk pembayaran utang. Khususnya dari sisi penerimaan negara yang relatif rendah dalam beberapa tahun terakhir.

“Artinya pemerintah harus lebih waspada karena kebutuhan untuk membayar utang yang mengalami peningkatan, sementara perkembangan kemampuan untuk melunasi utang tidak secepat dari kebutuhan dalam penarikan utang,” tegas Yusuf.

Dia mengatakan, langkah pemerintah melakukan penarikan utang baru harus diiringi dengan kemampuan dalam mengeksekusi belanja beberapa program yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Hal ini karena eksekusi belanja akan memberikan efek terhadap perekonomian dan efek ke perekonomian inilah yang diharapkan bisa lebih besar dampaknya dibandingkan peningkatan dari utang itu sendiri.

“Harapannya ketika diukur melalui rasio utang terhadap PDB, kita bisa punya peluang untuk menahan agar rasio itu tidak mengalami peningkatan. Atau lebih baik lagi jika ekonomi bisa tumbuh dari eksekusi belanja pemerintah lebih tinggi, maka kita juga bisa membuka peluang untuk menurunkan rasio utang tersebut,” tutur Yusuf.

https://investor.id/macroeconomy/401...tang-indonesia


Di saat penerimaan pajak anjlok, utang jadi solusi instan.
Padahal bakal jadi bumerang buat negara.

Likuiditas jadi tersedot ke SBN. Bank jadi malas mengucurkan kredit, konsumsi makin melemah.
Konsumsi melemah, pajak makin anjlok.

Gitu aja terus sampe bubar 2030..