Isu tambang nikel di Raja Ampat masih ramai diperbincangkan publik. Kritik juga datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Dalam video berdurasi 17 menit yang ia unggah di kanal YouTube pada Rabu, 11 Juni 2025, Ferry mengulas soal potensi ekonomi konservasi di Raja Ampat yang jauh lebih besar dibandingkan tambang nikel.


Ia menilai pemerintah keliru jika menganggap tambang lebih menguntungkan. "Kalau kita kumulatifkan dalam 50 tahun sampai 2074, maka kita akan memperoleh nilai total sebesar Rp 446 triliun. Semua di luar sirkular ekonomi yang berputar di masyarakat,” kata Ferry. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan manfaat ekonomi yang sangat besar dan bisa diperoleh tanpa merusak laut maupun lingkungan.

Mantan ASN Kemenkeu itu kemudian merinci perhitungan dari angka-angka tersebut. Ferry menggunakan data resmi, termasuk dari BPS, serta pendekatan konservatif dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen per tahun. Komponen yang dihitung termasuk belanja wisatawan, nilai ekonomi ekowisata, kontribusi blue carbon dari bakau dan laut, perlindungan terumbu karang, serta multiplier effect terhadap ekonomi lokal.

Ferry Irwandi: Potensi Nilai Ekonomi Lebih Besar

Ferry menegaskan, jika pendekatan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif seperti metode CAGR (Compound Annual Growth Rate) digunakan, nilai ekonomi bisa mencapai Rp 800 hingga Rp 1.000 triliun dalam 50 tahun ke depan. Menurutnya, dampak konservasi tidak hanya pada alam, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan masyarakat lokal, hingga citra Indonesia di mata dunia.

Sebaliknya, ia menyebut potensi ekonomi tambang nikel, misalnya di Pulau Gag, hanya sekitar Rp 246 triliun hingga Rp 347 triliun selama periode yang sama. "Tidak ada multiplier effect, minim sekali dan semua uang yang dihasilkan beredarnya di Jakarta. Di perusahaan PT Gag, di ANTAM-nya. Bukan di masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Nilai itu pun belum dipotong biaya operasional, reklamasi, dan kerusakan sosial-ekologis. Ferry juga mengkritik keras pilihan kebijakan nasional yang menurutnya salah arah. "Untuk mereka yang punya organ tubuh bernama otak, maka ini adalah pilihan yang sangat buruk. Kerugiannya sangat besar, ekosistemnya hancur, reputasi Indonesia buruk," ungkap Ferry.

PAD Rendah, Uang Tak Berputar di Daerah
Ferry juga menyoroti PAD Kabupaten Raja Ampat yang hanya sekitar Rp 31 miliar per tahun. Jumlah itu sangat kecil dibanding potensi ekonomi tanpa merusak alam. Ferry mempertanyakan keberlanjutan izin tambang PT Gag Nikel yang sepenuhnya dimiliki oleh negara.


“Sebenarnya menutup izin usaha PT Gag Nikel Indonesia itu bukanlah hal yang sulit. Itu 100 persen dimiliki oleh negara ini,” kata dia. Kritik ini tak hanya menyasar perusahaan, melainkan juga sistem pengambilan keputusan ekonomi nasional yang dianggap mengorbankan kawasan berharga demi industri

Gelombang Penolakan Publik dan Aksi Greenpeace
Pernyataan Ferry selaras dengan protes yang awalnya dilakukan para aktivis lingkungan. Pada 3 Juni 2025, aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi saat diskusi Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta. Dilansir dari unggahan Instagram, mereka membentangkan banner bertuliskan “What’s the true cost of your nickel?”, “Nickel mines destroy lives”, dan “Save Raja Ampat from nickel mining.”

Aksi ini menjadi ramai di media sosial. Netizen membagikan unggahan Instagram Story bertagar #SaveRajaAmpat, menyoroti rusaknya kawasan konservasi dan hutan di Raja Ampat. Kampanye Greenpeace juga menyebutkan bahwa tambang nikel merusak wilayah yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai Global Geopark.

Merespons kritik tersebut, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025 menyatakan bahwa pemerintah akan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian menyebut izin empat perusahaan dicabut yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Namun, PT Gag Nikel masih terus beroperasi.

https://www.tempo.co/hiburan/ferry-i...-ampat-1685854

Program fufufafa kan menggalakkan hilirisasi demi kesejahteraan rakyat