Vietnam umumkan pengurangan jumlah provinsi dan pemecatan terhadap setidaknya 80.000 pegawai negeri sipil. Perombakan tersebut merupakan reformasi administratif terbesar sejak kemerdekaan tahun 1945.


Sekretaris Jendral Partai Komunis To LamFoto: Tran Thi Minh Ha/AFP/Getty Images

Majelis Nasional Vietnam pada Kamis (12/6) menyetujui rencana besar-besaran untuk menggabungkan sejumlah provinsi dan kota, yang akan memangkas hampir 80.000 lapangan kerja di sektor pemerintahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi struktural sistem administrasi secara masif di negara komunis tersebut.

Dalam pemungutan suara, parlemen yang dikenal sebagai lembaga formalitas dalam sistem satu partai, menyetujui rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah administrasi provinsi dan kota dari 63 menjadi hanya 34.

Reformasi ini digulirkan menyusul kebijakan sebelumnya pada Februari lalu, yang memangkas jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22 dan menyebabkan hilangnya 23.000 pekerjaan.

Langkah drastis ini menimbulkan kegelisahan di kalangan warga Vietnam yang terbiasa melihat pekerjaan di sektor pemerintahan sebagai jaminan kemakmuran seumur hidup.

Demi "mempercepat pembangunan"

Pemimpin tertinggi Vietnam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam, menegaskan bahwa restrukturisasi menyeluruh dalam tata kelola negara diperlukan demi mencapai pembangunan yang "cepat, stabil, dan berkelanjutan".

Dalam pemungutan suara pada Kamis, 461 anggota Majelis Nasional menyetujui rencana pemerintah, satu menolak, dan tiga abstain. Dari 63 provinsi dan kota, hanya 11 yang tidak mengalami perubahan, sisanya digabung.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menggambarkan langkah ini sebagai "revolusi terbesar sejak negara ini didirikan pada 1945," menurut laporan media pemerintah pada Rabu.

"Sebanyak 79.339 pejabat akan terdampak, entah dengan mengundurkan diri atau pensiun dini setelah proses penggabungan ini,” ujar Tra di hadapan Majelis Nasional.

Manajemen pasif menjadi pelayanan aktif
Seorang pejabat provinsi yang diwawancarai AFP menyatakan dirinya merasa "terkejut dan sedih” karena harus pensiun dini setelah lebih dari 30 tahun mengabdi sebagai aparatur sipil negara.

"Saya mungkin akan menerima kompensasi beberapa miliar dong, tapi saya tidak senang,” ujar pria berusia 58 tahun dan anggota Partai Komunis itu, yang meminta identitasnya dirahasiakan. "Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, padahal saya masih merasa sangat mampu bekerja.”

Sumber: DW



Setelah kemaren efisiensi kementerian lanjut lagi yg ini