Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri akan menyelidiki kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin mengatakan, penyelidikan akan menyasar empat perusahaan tambang yang Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya baru saja dicabut oleh pemerintah.

Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining.

“Kita masih dalam penyelidikan. Pastilah. Sesuai dengan undang-undang kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita gak boleh menyelidiki,” ujar Nunung Syaifuddin dalam konferensi pers Rabu (11/6/2025).

Ia menjelaskan, sejauh ini dugaan dalam kasus tersebut berupa kerusakan lingkungan atas aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

“Cuma makanya ada aturan untuk reklamasi, ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang beroperasi di pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik lantaran terindikasi mengancam ekosistem Raja Ampat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025), yang juga dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Prasetyo mengatakan, pencabutan izin usaha keempat perusahaan tambang di Raja Ampat itu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Atas petunjuk bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," kata Prasetyo Hadi.