Empat pulau di Aceh mendadak hilang dari pelukan. Bukan karena tsunami, bukan karena gempa, tapi karena selembar surat keputusan bernomor steril: 300.2.2-2138 Tahun 2025. Lipan, Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil — dicabut dari identitas Aceh, dipindahkan ke provinsi tetangga. Alasan? Karena lebih dekat secara geografis. Seolah tanah bisa diukur hanya dengan penggaris di meja birokrasi. Seolah darah, adat, dan sejarah bisa diabaikan oleh jarak.

Di sisi lain, Raja Ampat — permata biru di timur — terus dikoyak. Izin empat perusahaan tambang nikel dicabut, katanya demi menjaga ekosistem. Tapi satu tetap bertahan: PT Gag Nikel, anak usaha perusahaan negara. Alasan klasik: "Masih dalam koridor hukum." Hukum siapa? Hukum yang menyisakan celah bagi modal, tapi menutup telinga terhadap pekik masyarakat adat.



Geopark Raja Ampat seharusnya jadi warisan. Tapi hari ini, geopark itu menjadi ladang tarik-ulur izin tambang. Pari manta, hiu karang, dan terumbu berumur ribuan tahun bukan prioritas — hanya latar belakang bagi agenda investasi yang dikemas dengan istilah pembangunan.

Negara ini sedang sakit.
Bukan oleh serangan luar, tapi oleh keputusan yang dilahirkan dari ruang sunyi yang jauh dari denyut nadi rakyat.
Ketika pulau bisa dicabut tanpa musyawarah, ketika tambang bisa masuk tanpa restu adat, ketika tanah jadi objek dagang, maka persatuan jadi rapuh.

NKRI dalam bahaya.

Bukan karena bom. Bukan karena ide merdeka. Tapi karena keadilan tidak dibagi rata.
Aceh menahan amarah. Luka lama tentang perjanjian yang diingkari dan martabat yang dilukai masih hidup. Hari ini pulau diambil, besok siapa tahu: suara mereka ikut hilang dari rapat kebangsaan.

Papua diam, tapi tanahnya menjerit. Mereka pernah bertanya: mengapa mereka selalu jadi “tambang” tapi jarang jadi “tuan”? Raja Ampat hanyalah satu halaman dari buku panjang eksploitasi yang dibalut narasi pembangunan.

Persatuan tidak lahir dari paksaan.
Ia tumbuh dari kepercayaan bahwa setiap daerah diperlakukan adil.
Bahwa suara mereka dihitung, bahwa kekayaan mereka tidak dikeruk tanpa izin.
Begitu kepercayaan hilang, maka satu per satu, fondasi negeri ini akan retak. Retak dari pulau ke pulau. Dari Sabang hingga Merauke

Jika pulau bisa digeser, jika tanah bisa dikapling oleh segelintir pena, maka jangan heran bila rakyat ingin mengambil kembali haknya — entah lewat jalan politik, entah lewat perlawanan. Bukan karena mereka benci persatuan, tapi karena mereka rindu keadilan.

NKRI tidak akan bertahan oleh slogan. Tapi akan tumbang jika terus menjadikan rakyatnya sekadar penonton dalam drama tanah dan kekayaan.

Hari ini Aceh diam-diam terluka. Raja Ampat terengah-engah.
Besok, bukan tak mungkin keduanya melangkah keluar dari barisan.
Dan saat itu terjadi — semua akan bertanya: mengapa mereka pergi?

Jawabannya sederhana: karena tak seorang pun mau tinggal di rumah yang terus-menerus merampas milik sendiri.


Selamatkan NKRI