Permasalahan tambang nikel dengan mengeruk alam Raja Ampat di Papua Barat Daya saat ini mengingatkan kembali terhadap pernyataan Tom Lembong dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beberapa waktu lalu.

Baik Tom Lembong dan Cak Imin, merupakan orang-orang yang tegas menolak hilirisasi nikel untuk pemanfaatan sumber daya alam.

Keduanya beranggapan hilirisasi nikel berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).

Mantan Menteri Perdagangan sekaligus Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Lembong atau Tom Lembong, dengan tegas membantah soal dirinya yang disebut Gibran anti nikel dalam debat.

Ia paham, nikel sangat berperan penting dalam kehidupan manusia.

Tom pun mengklarifikasi, yang dikritiknya selama ini bukan hilirisasi nikel melainkan hilirisasi nikel di Indonesia yang dijalankan secara ugal-ugalan.

Menurut Tom Lembong, banyak aspek lingkungan hidup yang diabaikan dalam industri hilirisasi nikel di Indonesia.

Tak hanya itu, aspek keselamatan kerja dalam industri nikel juga kerap tak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Sehingga, kerap terjadi kecelakaan kerja di industri hilirisasi nikel.

Oleh karena itu, Tom Lembong merasa jawaban cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di debat bersama Gibran, sudah tepat.

Saat debat, Cak imin menyebut pihaknya tak anti pada hilirisasi melainkan pada hilirisasi yang ugal-ugalan.

"Mungkin yang dimaksud Mas Gibran tidak berpihak pada produksi nasional."

"Saya kira jawaban Pak Muhaimin sangat pas, kita tidak anti hilirisasi tapi kita anti hilirisasi ugal-ugalan," ungkap Tom Lembong dilansir WartakotaLive.com, Jumat (26/1/2024).

Versi Cak Imin
Diketahui, pada dalam debat tersebut, Cak Imin menyoroti soal hilirisasi nikel yang gencar dilakukan pemerintah.

Namun menurut Ketua Umum DPP PKB itu, hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan.

"Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan."

"Namun harus dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya," ucap Cak Imin.

Selain itu, lanjut Cak Imin, masifnya buruh asing juga menjadi permasalahan di balik hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

"Di sisi lain pemasukan dari nikel, kita juga sangat kecil. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita naik, malah kemudian kita jadi korban policy kita sendiri," ucap Ketua Umum DPP PKB itu.

Cak Imin menambahkan, hilirisasi nikel hanya memberikan keuntungan yang sedikit bagi negara.

"Sementara kita masa depannya jadi tidak jelas, di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat terbatas bagi negara," papar dia.

Masalah Tambang Nikel Raja Ampat
Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini jadi sorotan imbas ancaman kerusakan lingkungan yang diakibatkannya dan mengancam kawasan ekowisata di perairan Raja Ampat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, menyebut pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat.

Diketahui penambangan nikel ini dilakukan oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam (Persero), Tbk.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan mendatangi langsung lokasi tambang nikel di Raja Ampat tersebut.

Bahlil mengungkap, kedatangannya ke lokasi PT Gag Nikel, selaku pemegang izin tambang nikel bisa dilihat secara objektif.

Ketum Partai Golkar ini menyebut ia akan datang ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat pada minggu-minggu ini.

Berbarengan dengan agendanya untuk ke Sorong, mengecek sumur minyak dan sumur gas disana.

"Ini kebetulan saja, dalam waktu minggu-minggu ini saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu."

"Untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur gas di wilayah 'Kepala Burung', Sorong, Fak-Fak, Bintuni," kata Bahlil, dilansir WartakotaLive.com, Jumat (6/6/2025).

Lokasi Tambang Nikel Raja Ampat Dihentikan Sementara
Lebih lanjut, Bahlil menyebut kini operasional tambang nikel di Raja Ampat ini telah dihentikan sementara.

Hal ini juga dilakukan demi meredam kegelisahan publik yang terus menyerukan ancaman kerusakan alam di Raja Ampat imbas adanya tambang nikel tersebut.

Setelah dihentikan operasionalnya, selanjutnya akan dilakukan pengecekan dan verifikasi lapangan.

"Itu kami untuk sementara hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kami akan cek."

"Untuk sementara kegiatan produksinya di-stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim saya," ungkap Bahlil.

Menteri LH Janjikan Langkah Hukum Jika Ada Pelanggaran Tambang Nikel
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menjanjikan tindakan hukum jika terbukti aktivitas tambang nikel di Raja Ampat merusak lingkungan.

Hanif menyebut, pihaknya sudah melakukan mapping kawasan Raja Ampat, dan secepatkan ia juga akan datang langsung ke lokasi tambang nikel tersebut.

"Raja Ampat sudah kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah hukum terkait kegiatan setelah melalui kajian - kajian."

"Insyaallah dalam waktu segera kami akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar gemborkan oleh media dan masyarakat," kata Hanif usai kegiatan di Bali, Kamis (5/6/2025).

https://m.tribunnews.com/amp/nasiona...galan?page=all

Hilirisasi adalah program yg bagus karena telah meningkatkan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat...