FokusNusaTenggara.Com 7 Juni 2025 | Dibaca 34 Kali Editor: ANTON TAOLIN BAGIKAN K

UPANG,fokusnusatenggara.com — Kunjungan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menhan dan Menkeu) ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, mendapat respon negatif dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sabtu (7/6/2025).

Pesawat sipil dengan register PK-ELM milik Elang Nusantara Air diketahui mengangkut penumpang yakni Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menkeu RI, Sri Mulyani dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju Kabupaten Nduga untuk melakukan kunjungan. Pesawat itu di terbangkan oleh Pilot, Emanuel Dumupa dan Co Pilot, Alan Satria Purnama.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan, pesawat yang dimaksud menjadi target pasukan TPNPB berikut pilot dan co pilot-nya lantaran sebelumnya digunakan juga untuk dropping Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dan pasukannya.

“Sebuah pesawat sipil dengan nomor penerbangan PK-ELM Elang Nusantara Air yang diterbangkan oleh Pilot Emanuel Dumupa dan Co Pilot Alan Satria Purnama dari Timika ke Nduga, ditetapkan sebagai DPO oleh TPNPB dan siap menjadi target utama jika memasuki wilayah konflik bersenjata diseluruh tanah Papua,” demikian pernyataan Sebby Sambom dalam keterangannya yang dikeluarkan, Sabtu siang seperti dilansir seputarpapua.com.

Sebby juga beralasan lantaran pesawat beserta pilot dan co pilot-nya telah memasuki wilayah yang mereka teyaplan sebagai zona perang dengan pasukan militer Indonesia.


https://fokusnusatenggara.com/nasion...e-nduga-papua/
Copyright © *fokusnusatenggara.Com*



Rencana Wamena Jadi Wilayah Operasi Baru, OPM: Tunggu Revolusi Total

Saat ini, TPNPB-OPM memiliki total 36 wilayah komando pertahanan yang tersebar di seluruh tanah Papua.
7 Juni 2025 | 16.32 WIB

Mayor Amri Tabuni (kemeja biru) dan Sebby Sambom (kaos garis-garis). Dokumentasi TPNPB OPM
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pembentukan wilayah operasi baru di Kota Wamena, Papua masih sebatas wacana.

"Rencana menetapkan Wamena sebagai wilayah operasi setelah kami mengumumkan revolusi total," kata Sebby saat dihubungi pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Menurut dia, belum ada kepastian ihwal kapan revolusi total dilakukan oleh TPNPB-OPM
. "Jika sudah waktunya nanti kami umumkan," ucap Sebby.

Revolusi total merupakan satu dari sejumlah agenda resolusi TPNPB-OPM. Sebby menjelaskan, revolusi total itu dapat terjadi jika mayoritas komando daerah wilayah pertahanan kelompok separatis itu mengumumkan perang.

Saat ini, TPNPB-OPM memiliki total 36 wilayah komando pertahanan yang tersebar di seluruh tanah Papua. Dari jumlah wilayah itu, kata Sebby, mayoritas belum ditetapkan sebagai wilayah operasi maupun zona perang.

Tak hanya revolusi total, kata Sebby, OPM juga memiliki agenda revolusi tahapan atau perang tahapan. Dalam agenda itu, TPNPB menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona merah akibat konflik antara pemerintah, TNI, dan Polri.

Menurut Sebby, perang tahapan ini telah dilakukan kelompoknya sejak 2017. Adapun sembilan wilayah yang dinyatakan masuk ke zona merah di Papua di antaranya Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.

Selain itu, Sebby juga mengungkapkan alasan kelompoknya berencana menetapkan Kota Wamena sebagai wilayah operasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Menurut dia, kebijakan pemangku kepentingan di Wamena tidak memihak kepada orang asli Papua.

"Kota Wamena akan menjadi wilayah operasi kami. Seluruh warga (pendatang non Papua) segera meninggalkan demi keselamatan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan mengatakan, tak ada perlakuan khusus dari aparat militer perihal rencana OPM yang ingin menetapkan Wamena sebagai wilayah operasi. Menurut dia, TNI tetap akan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah yang ingin dijadikan OPM sebagai tempat operasi dan perang.

"Upaya intensif menjaga kondusifitas wilayah terus dilakukan," kata Candra saat dihubungi pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Candra mengatakan, prajurit militer bakal melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah operasi OPM di seluruh Papua. Selain itu, kata dia, TNI melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial kepada masyarakat sipil. "Kami akan melindungi masyarakat," ucapnya.

TNI, ujar Candra, juga bersinergi dengan unsur lainnya seperti pemerintah daerah, tokoh, hingga masyarakat adat. Dia menilai, sinergitas itu penting dilakukan di wilayah konflik untuk meningkatkan keamanan serta kewaspadaan.
https://nasional.tempo.co/read/20152...tm_medium=Babe
ancaman KKB