Rizki Santoso - Daungroup Media
Kasus viral Ayam Goreng Widuran yang ramai diperbincangkan karena isu pelabelan non-halal menarik perhatian anggota DPR RI. Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, menyoroti lemahnya sistem pengawasan pelabelan produk makanan di Indonesia yang berdampak pada transparansi dan kepercayaan konsumen.
Menurut Mufti Anam, masalah ini bukan sekadar kelalaian, melainkan cerminan dari sistem pengawasan yang perlu segera diperbaiki. "Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar pelabelan halal dan non-halal dapat lebih jelas dan akurat," tegasnya.
Pengawasan pelabelan halal yang kurang ketat berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha lain yang sudah patuh pada aturan. Transparansi informasi menjadi kunci utama agar masyarakat, terutama konsumen Muslim, mendapatkan haknya untuk mengetahui kehalalan makanan yang dikonsumsi.
Pihak DPR juga meminta kementerian terkait untuk segera melakukan evaluasi sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. Penegasan kejujuran dan etika dalam bisnis menjadi sangat penting agar industri kuliner nasional semakin dipercaya oleh publik.