Kasus dugaan korupsi pengadaan 9.085 set tower transmisi oleh PT PLN (Persero) tahun 2016 senilai Rp 2,2 triliun belum menunjukkan perkembangan berarti, meskipun sudah memasuki tahap penyidikan sejak 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-39/F.2/Fd.2/07/2022. Proyek ini diduga sarat penyimpangan, mulai dari tidak adanya dokumen perencanaan, penggunaan DPT 2015 yang kadaluarsa, hingga adendum kontrak yang janggal. PT Bukaka disebut sebagai penerima proyek dominan, sementara Direktur Operasionalnya juga menjabat Ketua Aspatindo.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah tiga lokasi termasuk kantor PT Bukaka dan apartemen pribadi milik seseorang berinisial SH, dan menyita dokumen serta bukti elektronik. Namun hingga kini, publik belum mendapat kejelasan lanjut.
Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi juga disorot. DPR menilai komitmen itu mulai kendor karena adanya wacana pemberian pengampunan bagi koruptor melalui denda damai, yang dinilai bisa menjadi preseden buruk dan membingungkan masyarakat.

sumber berita