Panglima OPM Bertanggung Jawab Atas Konflik Bersenjata di Papua, Goliath Tabuni Ajak Prabowo Dialog


Tayang: Jumat, 30 Mei 2025 12:08 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inlihat fotoPanglima OPM Bertanggung Jawab Atas Konflik Bersenjata di Papua, Goliath Tabuni Ajak Prabowo Dialog
Tribun-Papua.com/Istimewa
PANGLIMA OPM- Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliath Tabuni, mengajak Presiden RI Prabowo Subianto dialopg soal penentuan nasib Papua.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) - Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliath Tabuni, menyatakan bertanggung jawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia yang belum selesai.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers kedua yang dikeluarkan oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB lewat juru bicaranya, Sebby Sambom, Kamis (29/5/2025).

Dalam pernyataannya, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah.

Namun, ia menegaskan bahwa aksi bersenjata yang dilakukan TPNPB merupakan bentuk pembelaan diri atas apa yang mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing.

"Kami bertanggung jawab atas seluruh korban, baik militer maupun sipil, yang jatuh akibat pertempuran. Tapi kami hanya menjalankan hak atas pembelaan diri untuk mempertahankan tanah dan bangsa kami dari pemusnahan," ujar Goliath Tabuni.

Tabuni menyebut wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, telah ditetapkan sebagai medan perang dan konflik akan terus berlanjut hingga Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua, yang menurut mereka telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961.

Sementara itu, Panglima TPNPB Kodap Ilaga, Peny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker melaporkan bahwa konflik bersenjata di wilayah Puncak Ilaga yang meletus sejak 21 Mei 2025 telah menyebabkan jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil.

Warga dilaporkan mengungsi ke hutan, kampung-kampung sekitar, hingga ke Kota Ilaga demi mencari perlindungan.

Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia sejak pukul 04.00 WIT pada 21 Mei 2025 memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Mereka juga menyerukan keterlibatan lembaga internasional untuk memantau kondisi warga sipil yang terdampak.


Komandan Operasi Umum TPNPB se-Tanah Papua, Lekagak Telenggen, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto.

Menurutnya, meskipun Prabowo pernah menyatakan niat menyelesaikan masalah Papua secara damai, nyatanya pengiriman pasukan ke wilayah tersebut justru meningkat dan memicu eskalasi konflik.

Merespons situasi ini, Goliath menyerukan kepada Presiden Prabowo serta komunitas internasional untuk membuka dialog dan perundingan internasional yang dimediasi oleh PBB guna menyelesaikan akar persoalan politik dan pelanggaran hukum internasional terkait status Papua. (*)


https://papua.tribunnews.com/2025/05...rabowo-dialog.


TPNPB Desak Presiden Hentikan Serangan Bom di Papua Karena Mengorbankan Warga Sipil
https://asset-2.tstatic.net/papua/fo...ges/nsjui8.jpg
Tayang: Jumat, 30 Mei 2025 12:47 WIT
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
zoom-inlihat fotoTPNPB Desak Presiden Hentikan Serangan Bom di Papua Karena Mengorbankan Warga Sipil
Tribun-Papua.com/istimewa
PASUKAN TPN-PB: Panglima Kodap Kuyawage, Brigadir Jenderal Lais Murib saat menyanpaikan peryataannya di Ilaga Puncak Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, (30/05/2025). Ia memastikan pihaknya tetap menghadapi tentara Indonesia walaupun mereka menggunakan helikopter dan senjata berat.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan senjata berat dan serangan bom melalui darat dan udara dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Papua.

Seruan ini disampaikan dalam siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, Jumat (30/05/2025).

Baca juga: Warga Jayawijaya Masih Ketakutan Usai OPM Lakukan Penyerangan di Pusat Kota


Dalam laporan yang diterima markas pusat TPNPB, Panglima Kodap Kuyawage, Brigadir Jenderal Lais Murib, mengonfirmasi bahwa lebih dari 100 personel TPNPB dari Kodap Kuyawage dan Kodap Sinak telah bergabung dalam pertempuran melawan militer Indonesia di wilayah Sinak, Kabupaten Puncak.

Aksi ini bukan ditujukan untuk menuntut pembentukan wilayah administratif seperti distrik atau provinsi, melainkan murni sebagai bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan Papua.

“Perang ini bukan soal meminta pemekaran distrik, kabupaten, atau provinsi. Ini adalah perang demi kemerdekaan. Walaupun ribuan militer Indonesia masuk ke medan perang dengan senjata, helikopter, dan alat tempur, kami akan tetap melawan,” ujar Lais Murib dalam pernyataannya.

TPNPB juga mengkritik keras dugaan penggunaan bom oleh militer Indonesia dalam konflik ini. Mereka menyebut serangan udara dan darat yang menggunakan bahan peledak di wilayah Kabupaten Puncak telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sipil, lingkungan, dan tempat-tempat ibadah.

Pihak TPNPB melalui juru bicara Sebby Sambom mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI agar segera menghentikan serangan bom serta tindakan yang disebut melanggar hukum humaniter internasional.

Mereka juga mengklaim telah mendokumentasikan bukti visual atas serangan yang terjadi, termasuk pemboman, penyiksaan warga sipil, serta pembakaran tempat ibadah di Papua.

“Apakah Presiden Prabowo memahami aturan hukum internasional atau tidak dalam melakukan serangan bom ini? Apakah itu cara negara memperlakukan warga Papua?,” ujar Sambom.(*)


https://papua.tribunnews.com/2025/05...n-warga-sipil.


Seruan perundingan dari pihak KKB dan meminta TNi menghentikan serangan