Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri pada Selasa,(27/5/2025). Langkah hukum ini ditempuh setelah Budi Arie diduga menyampaikan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik partai terkait isu judi online.

Wakil dari tim pelapor, Wiradarma, menjelaskan bahwa laporan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

"Kami melaporkan dugaan fitnah yang disampaikan oleh saudara Budi Arie Setiadi, mantan Menkominfo dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi," ujar Wiradarma kepada wartawan usai pelaporan.

Sebagai bukti awal, tim hukum PDIP telah menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada penyidik Bareskrim, termasuk rekaman suara yang diduga memperlihatkan percakapan Budi Arie dengan pihak lain, yang isinya menuduh PDIP dan Kepala BIN Budi Gunawan terlibat dalam pusaran isu judi online.

Wiradarma menilai pernyataan Budi Arie sudah masuk kategori tuduhan tanpa dasar dan bisa menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat. Ia pun mengingatkan agar pejabat publik tidak sembarangan menyampaikan pernyataan yang bisa menyesatkan atau merugikan pihak lain.

"Jangan sembarangan menuduh dan menyebarkan fitnah. Jangan gunakan jabatan untuk menyampaikan hal-hal yang belum jelas atau tidak berdasar," ujarnya.

Selain menyoroti sikap Budi Arie, Wiradarma juga menyampaikan permintaan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi para menteri di kabinetnya yang dinilai tidak berhati-hati dalam berbicara di ruang publik.

"Kami mohon kepada Presiden Prabowo agar melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang asal berbicara, asal membuat pernyataan. Ini penting demi menjaga marwah pemerintahan," ujarnya.

Di akhir pernyataan, Wiradarma menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang telah menerima laporan tersebut dan siap menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tak hanya melaporkan ke polisi, Wiradarma juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja para pejabat di kabinetnya. Ia menyindir gaya komunikasi Budi Arie yang dinilai terlalu sembrono dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik.

"Kami meminta dan memohon Presiden RI yang kita hormati bersama, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat seperti ini, yang asal bunyi, asal mangap, dan asal menyampaikan pernyataan," ujarnya.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Budi Arie maupun pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian terkait proses hukum yang tengah berjalan. Namun, desakan agar Budi Arie melakukan klarifikasi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ketua DPR RI sekaligus elite PDIP, Puan Maharani, dalam pernyataan terpisah.

Polemik ini dipicu oleh beredarnya sebuah rekaman suara yang diduga milik Budi Arie, yang menyebut dirinya menjadi korban framing dari PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan dalam kasus judi online. Rekaman tersebut menjadi pemantik reaksi keras dari internal PDIP yang merasa difitnah dan disudutkan.