- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
mahasiswa Intan Jaya kecam aparat keamanan atas tewasnya warga sipil
TS
mabdulkarim
mahasiswa Intan Jaya kecam aparat keamanan atas tewasnya warga sipil
Gelar mimbar bebas, mahasiswa Intan Jaya kecam aparat keamanan atas tewasnya warga sipil
Arga Reysamputra
Last updated: May 25, 2025 8:42 am
Penulis: Hans Makabori
Editor: Arjuna Pademme
Share
5 Min Read
Mimbar Bebas
Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi) saat penyampaian pernyataan sikap usai kegiatan Aksi Mimbar Bebas yang dilaksanakan di Halaman Asrama Intan Jaya, Jalan Buper Waena pada Sabtu (24/5/2025). -Jubi/Hans Makabori
SHARE
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya atau KOMISI, menggelar mimbar bebas di halaman Asrama Intan Jaya, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/5/2025).
Dalam mimbar bebas itu, mahasiswa mengecam pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri terhadap warga sipil, saat kontak senjata antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah.
Salah satu orator mimbar bebas, Marthen Weya menyatakan beberapa kejadian di Intan Jaya menyebabkan terbunuhnya beberapa warga sipil.
Pada 13 Mei 2025, terjadi pembunuhan terhadap Elisa Wandagau (75 tahun) yang merupakan seorang hamba Tuhan Gereja GKII Anugerah Sugapa Lama, Ruben Wandagau (35 tahun) adalah Kepala Kampung Hitadipa, Mono Takamina Tapani (40 tahun), dan Hetina Mirip (24 tahun) yang merupakan warga Kampung Sugapa Lama.
“Jasat [Hetina Mirip] baru ditemukan setelah 12 hari di sekitar halamannya tepatnya atau pada.23 mei 2025,” kata Weya saat diwawancarai Jubi usai aksi mimbar bebas.
Selain itu menurut Weya, beberapa warga juga terluka ketika TNI/Polri melakukan penyisiran di Kampung Hitadipa, Titigi, Sugapa Lama, Janamba, Jaindapa, Ndugusig, Soagama.
Warga yang terluka itu di antaranya Yubelina Kogoya (25 tahun), Nopen Wandagau (36 tahun), Minus Jegeseni (5 tahun), dan Junite Janambani (21 tahun).
Mereka terluka saat berupaya menyelamatkan diri ke hutan ketika aparat keamanan melakukan penyisiran. “Beberapa warga juga tercatat hilang dalam peristiwa itu,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Melianus Bagau mengatakan Intan Jaya tidak pernah kondusif sejak 2018 hingga sekarang.
Berbagai situasi yang terjadi akibat konflik di sana dinilai merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, sebab warga setempat dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dengan kekerasan hingga pengusiran paksa oleh aparat keamanan.
Kekerasan yang sering terjadi juga menyebabkan warga kehilangan hak dasar mereka seperti perumahan layak, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan tidak leluasa beraktivitas
“Situasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya berdampak buruk, karena mengganggu berbagai sektor kehidupan rakyat di sana, terutama sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang tidak stabil akibat konflik bersenjata antara Satgas Habema dan TPNPB-OPM,” kata Melianus Bagau.
Situasi yang terjadi di Intan Jaya dianggap melanggar melanggar pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Wakil koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Neles Sani menegaskan pihaknya menuntut Panglima Kodam VII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah menarik militer organik dan non organik dari Intan Jaya.
“Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin segera menarik militer dari Kabupaten Intan Jaya. Hentikan pembangunan pos militer di area Jalan Janamba-Soagama, Distrik Hitadipa yang direncanakan oleh TNI [dari] Satgas Habema,” kata Neles Sani.
Mahasiswa juga meminta Majeli Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK segera membentuk tim untuk menangani konflik di Intan Jaya.
“TNI/Polri hentikan pembunuhan, intimidasi dan teror terhadap warga sipil. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat Intan Jaya dan patuhi UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya,” ujarnya.
Kata Sani, pihaknya juga meminta operasi militer di Intan Jaya yang sering disebut operasi keamanan atau sebutan lainnya, dihentikan. Sebab, tindakan itu menyebabkan masyarakat trauma dan menyebabkan terjadi pengungsian besar-besaran oleh warga sipil.
“Kami juga minta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera tarik kembali militer yang sedang beroperasi di Distrik Sugapa sampai Distrik Hitadipa, dan Negara Indonesia segera bertanggung jawab sesuai dengan proses hukum yang berlaku di negara ini,” ucapnya.
Sani menambahkan, pihaknya juga mendesak Gubernur Provinsi Papua Tengah, cumi Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Dines Geley segera menghentiakan percanaan perizinan pertambagan di Provinsi Papua Tengah, yang tidak mempertimbangkan dampak bagi rakyat, serta berbagai potensi pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. (*)
https://jubi.id/polhukam/2025/gelar-...a-warga-sipil/
Solidaritas Mahasiswa di Manokwari Galang Dana untuk Pengungsi di Intan Jaya
Tayang: Sabtu, 24 Mei 2025 13:05 WIT
Penulis: Matius Pilamo Siep | Editor: Tarsisius Sutomonaio
zoom-inlihat fotoSolidaritas Mahasiswa di Manokwari Galang Dana untuk Pengungsi di Intan Jaya
TribunPapuaBarat.com/Matius Pilamo Siep
GALANG DANA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan menggalang dana di persimpangan Makalouw, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (23/5/2025). Hasilnya untuk membantu pengungsi akibat konflik di Intan Jaya, Papua Tengah.
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan menggalang dana untuk membantu pengungsi akibat konflik di Intan Jaya, Papua Tengah.
Aksi ini berlangsung di perempatan lampu merah Makalouw, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (23/5/2025).
Pantauan Tribun di lapangan menunjukkan para mahasiswa berdiri di pinggir jalan membawa spanduk dan poster bergambar kondisi memprihatinkan para pengungsi dari Intan Jaya.
Ada pun yang membawa kotak karton untuk menampung uang yang diberikan pengguna jalan.
Aksi ini bertujuan menggugah empati masyarakat Manokwari terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Intan Jaya.
Pengungsian warga di Intan Jaya dipicu oleh konflik berkepanjangan antara aparat Tentara Negara Indinesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Akibatnya, warga dari lima kampung mengungsi ke hutan dan sebagian lainnya ditampung di posko darurat yang disiapkan oleh pemerintah.
Satu diantara sejumlah Mahasiswa, Yulianus Songgonau, menyatakan penggalangan dana sebagai aksi kemanusiaan perdana yang mereka lakukan terkait situasi di Intan Jaya.
“Kami akan melanjutkan penggalangan dana ini pada minggu berikutnya, tergantung hasil evaluasi dan kesepakatan setelah aksi hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa juga membuka posko bantuan bagi masyarakat yang ingin berdonasi.
Posko tersebut berlokasi di Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA), di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Manokwari untuk ikut ambil bagian membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban konflik kemanusiaan,” kata Yulianus.
https://papuabarat.tribunnews.com/20...di-intan-jaya.
Komnas HAM Papua Telusuri Dugaan Penembakan Seorang Ibu di Intan Jaya
Komnas HAM Papua menerima berbagai laporan ihwal tewasnya seorang ibu yang ditembak dan dibakar di Intan Jaya.
25 Mei 2025 | 10.28 WIB
Bagikan
Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Perbesar
Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
TEMPO.CO, Papua - Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menyatakan telah memverifikasi laporan ihwal dugaan penembakan dan pembakaran yang dilakukan terhadap seorang ibu di Kampung Jaindapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Pilihan editor: Ekspansi Politik Haji Isam Setelah Masuk Lingkaran Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan,
klik di sini
Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari mitra di lapangan, perempuan atas nama Hetina Murip merupakan korban penembakan saat terjadi operasi militer yang dilakukan Satuan Tugas Habema, Rabu, 14 Mei lalu.
"Siapa yang menembak, kami masih memverifikasi laporan-laporan yang kami peroleh dari mitra di lapangan," kata Frits saat dihubungi pada Ahad, 25 Mei 2025.
Dia menjelaskan, berdasarkan tradisi suku Migani atau mereka yang mendiami tanah di Intan Jaya, perempuan dilarang keras jadi korban kekerasan, apalagi menjadi korban tewas akibat penembakan dari konflik bersenjata yang terjadi.
Syahdan, mengenai pembakaran jenazah Hetina, Frits mengatakan, itu merupakan tradisi masyarakat sekitar. "Masyarakat membakar jenazah yang bersangkutan setelah menemukan korban yang dibunuh dan dipulasara secara tidak manusiawi," ujar dia.
Frits mendesak TNI-Polri tak lagi melakukan operasi militer di area yang menjadi perkampungan masyarakat. Alasannya, agar tak lagi jatuh korban sipil imbas konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan milisi TPNPB.
"Apalagi penyergapan ini, kalau dari laporan yang mereka sampaikan serangan ini menggunakan operasi tempur dan itu yang sangat kami sayangkan," ucap Fritz.
Adapun Tempo memperoleh pesan siaran dari seorang yang mengaku sebagai anak Hetina Mirip. Dalam pesan itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuka mata dan nurani terhadap konflik bersenjata di Papua yang terus memakan korban sipil.
Dalam operasi militer Satgas Habema, dia menyebut, Hetina hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengurusi dapur, bukan bagian dari kelompok bersenjata. "Tetapi, kami terus disayat oleh negara sendiri. Apa arti nasionalisme kalau kemudian membunuh warga sendiri atas nama stabilitas?" kata Antonia Hilaria Wandegau, penulis surat tersebut.
Sebelumnya, Satgas Habema terlibat baku tembak dengan milisi TPNPB di Distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025 dini hari. Pada peristiwa itu, 18 milisi TPNPB pimpinan Undius Kogoya dinyatakan tewas.
Komandan Media Satgas Habema Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono mengatakan TNI menyita sejumlah barang bukti dari milisi TPNPB antara lain, satu pucuk senapan jenis AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.
Akan tetapi, Juru bicara TPNPB Sebby Sambom membantah pernyataan TNI. Dia mengatakan korban tewas dari TPNPB hanya tiga orang, dan dua lainnya mengalami luka-luka. "Mereka yang lain adalah warga sipil yang tewas ditembak TNI," kata Sambom.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan TNI tak pernah menyakiti masyarakat sipil. Ia menuding TPNPB melakukan propaganda dari operasi militer yang dilakukan Satgas Habema. "Agar masyarakat membenci TNI atas tudingan tak berdasar itu," ujar Kristomei, 17 Mei 2025.
Bupati Intan Jaya Aner Maisini belum menjawab pesan pertanyaan yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp ihwal adanya seorang ibu yang tewas dalam operasi militer di Sugapa.
Sementara Ketua Tim Mediasi dan Konflik Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Yohakim Mujizau mengatakan, akan menjawab pesan pertanyaan Tempo usai melaksanakan Ibadah Minggu. "Saya akan hubungi segera," kata Yohakim.
https://www.tempo.co/politik/komnas-...n-jaya-1543630
masalah pelanggaran HAM di Papua
Arga Reysamputra
Last updated: May 25, 2025 8:42 am
Penulis: Hans Makabori
Editor: Arjuna Pademme
Share
5 Min Read
Mimbar Bebas
Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi) saat penyampaian pernyataan sikap usai kegiatan Aksi Mimbar Bebas yang dilaksanakan di Halaman Asrama Intan Jaya, Jalan Buper Waena pada Sabtu (24/5/2025). -Jubi/Hans Makabori
SHARE
Jayapura, Jubi – Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya atau KOMISI, menggelar mimbar bebas di halaman Asrama Intan Jaya, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (24/5/2025).
Dalam mimbar bebas itu, mahasiswa mengecam pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri terhadap warga sipil, saat kontak senjata antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah.
Salah satu orator mimbar bebas, Marthen Weya menyatakan beberapa kejadian di Intan Jaya menyebabkan terbunuhnya beberapa warga sipil.
Pada 13 Mei 2025, terjadi pembunuhan terhadap Elisa Wandagau (75 tahun) yang merupakan seorang hamba Tuhan Gereja GKII Anugerah Sugapa Lama, Ruben Wandagau (35 tahun) adalah Kepala Kampung Hitadipa, Mono Takamina Tapani (40 tahun), dan Hetina Mirip (24 tahun) yang merupakan warga Kampung Sugapa Lama.
“Jasat [Hetina Mirip] baru ditemukan setelah 12 hari di sekitar halamannya tepatnya atau pada.23 mei 2025,” kata Weya saat diwawancarai Jubi usai aksi mimbar bebas.
Selain itu menurut Weya, beberapa warga juga terluka ketika TNI/Polri melakukan penyisiran di Kampung Hitadipa, Titigi, Sugapa Lama, Janamba, Jaindapa, Ndugusig, Soagama.
Warga yang terluka itu di antaranya Yubelina Kogoya (25 tahun), Nopen Wandagau (36 tahun), Minus Jegeseni (5 tahun), dan Junite Janambani (21 tahun).
Mereka terluka saat berupaya menyelamatkan diri ke hutan ketika aparat keamanan melakukan penyisiran. “Beberapa warga juga tercatat hilang dalam peristiwa itu,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Melianus Bagau mengatakan Intan Jaya tidak pernah kondusif sejak 2018 hingga sekarang.
Berbagai situasi yang terjadi akibat konflik di sana dinilai merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, sebab warga setempat dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dengan kekerasan hingga pengusiran paksa oleh aparat keamanan.
Kekerasan yang sering terjadi juga menyebabkan warga kehilangan hak dasar mereka seperti perumahan layak, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan tidak leluasa beraktivitas
“Situasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya berdampak buruk, karena mengganggu berbagai sektor kehidupan rakyat di sana, terutama sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang tidak stabil akibat konflik bersenjata antara Satgas Habema dan TPNPB-OPM,” kata Melianus Bagau.
Situasi yang terjadi di Intan Jaya dianggap melanggar melanggar pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Wakil koordinator lapangan aksi mimbar bebas, Neles Sani menegaskan pihaknya menuntut Panglima Kodam VII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah menarik militer organik dan non organik dari Intan Jaya.
“Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin segera menarik militer dari Kabupaten Intan Jaya. Hentikan pembangunan pos militer di area Jalan Janamba-Soagama, Distrik Hitadipa yang direncanakan oleh TNI [dari] Satgas Habema,” kata Neles Sani.
Mahasiswa juga meminta Majeli Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Tengah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK segera membentuk tim untuk menangani konflik di Intan Jaya.
“TNI/Polri hentikan pembunuhan, intimidasi dan teror terhadap warga sipil. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat Intan Jaya dan patuhi UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya,” ujarnya.
Kata Sani, pihaknya juga meminta operasi militer di Intan Jaya yang sering disebut operasi keamanan atau sebutan lainnya, dihentikan. Sebab, tindakan itu menyebabkan masyarakat trauma dan menyebabkan terjadi pengungsian besar-besaran oleh warga sipil.
“Kami juga minta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera tarik kembali militer yang sedang beroperasi di Distrik Sugapa sampai Distrik Hitadipa, dan Negara Indonesia segera bertanggung jawab sesuai dengan proses hukum yang berlaku di negara ini,” ucapnya.
Sani menambahkan, pihaknya juga mendesak Gubernur Provinsi Papua Tengah, cumi Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Dines Geley segera menghentiakan percanaan perizinan pertambagan di Provinsi Papua Tengah, yang tidak mempertimbangkan dampak bagi rakyat, serta berbagai potensi pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya dan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah. (*)
https://jubi.id/polhukam/2025/gelar-...a-warga-sipil/
Solidaritas Mahasiswa di Manokwari Galang Dana untuk Pengungsi di Intan Jaya
Tayang: Sabtu, 24 Mei 2025 13:05 WIT
Penulis: Matius Pilamo Siep | Editor: Tarsisius Sutomonaio
zoom-inlihat fotoSolidaritas Mahasiswa di Manokwari Galang Dana untuk Pengungsi di Intan Jaya
TribunPapuaBarat.com/Matius Pilamo Siep
GALANG DANA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan menggalang dana di persimpangan Makalouw, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (23/5/2025). Hasilnya untuk membantu pengungsi akibat konflik di Intan Jaya, Papua Tengah.
TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kemanusiaan menggalang dana untuk membantu pengungsi akibat konflik di Intan Jaya, Papua Tengah.
Aksi ini berlangsung di perempatan lampu merah Makalouw, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (23/5/2025).
Pantauan Tribun di lapangan menunjukkan para mahasiswa berdiri di pinggir jalan membawa spanduk dan poster bergambar kondisi memprihatinkan para pengungsi dari Intan Jaya.
Ada pun yang membawa kotak karton untuk menampung uang yang diberikan pengguna jalan.
Aksi ini bertujuan menggugah empati masyarakat Manokwari terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Intan Jaya.
Pengungsian warga di Intan Jaya dipicu oleh konflik berkepanjangan antara aparat Tentara Negara Indinesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Akibatnya, warga dari lima kampung mengungsi ke hutan dan sebagian lainnya ditampung di posko darurat yang disiapkan oleh pemerintah.
Satu diantara sejumlah Mahasiswa, Yulianus Songgonau, menyatakan penggalangan dana sebagai aksi kemanusiaan perdana yang mereka lakukan terkait situasi di Intan Jaya.
“Kami akan melanjutkan penggalangan dana ini pada minggu berikutnya, tergantung hasil evaluasi dan kesepakatan setelah aksi hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa juga membuka posko bantuan bagi masyarakat yang ingin berdonasi.
Posko tersebut berlokasi di Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (UNIPA), di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Manokwari untuk ikut ambil bagian membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban konflik kemanusiaan,” kata Yulianus.
https://papuabarat.tribunnews.com/20...di-intan-jaya.
Komnas HAM Papua Telusuri Dugaan Penembakan Seorang Ibu di Intan Jaya
Komnas HAM Papua menerima berbagai laporan ihwal tewasnya seorang ibu yang ditembak dan dibakar di Intan Jaya.
25 Mei 2025 | 10.28 WIB
Bagikan
Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Perbesar
Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
TEMPO.CO, Papua - Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Papua menyatakan telah memverifikasi laporan ihwal dugaan penembakan dan pembakaran yang dilakukan terhadap seorang ibu di Kampung Jaindapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Pilihan editor: Ekspansi Politik Haji Isam Setelah Masuk Lingkaran Prabowo
Baca berita dengan sedikit iklan,
klik di sini
Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari mitra di lapangan, perempuan atas nama Hetina Murip merupakan korban penembakan saat terjadi operasi militer yang dilakukan Satuan Tugas Habema, Rabu, 14 Mei lalu.
"Siapa yang menembak, kami masih memverifikasi laporan-laporan yang kami peroleh dari mitra di lapangan," kata Frits saat dihubungi pada Ahad, 25 Mei 2025.
Dia menjelaskan, berdasarkan tradisi suku Migani atau mereka yang mendiami tanah di Intan Jaya, perempuan dilarang keras jadi korban kekerasan, apalagi menjadi korban tewas akibat penembakan dari konflik bersenjata yang terjadi.
Syahdan, mengenai pembakaran jenazah Hetina, Frits mengatakan, itu merupakan tradisi masyarakat sekitar. "Masyarakat membakar jenazah yang bersangkutan setelah menemukan korban yang dibunuh dan dipulasara secara tidak manusiawi," ujar dia.
Frits mendesak TNI-Polri tak lagi melakukan operasi militer di area yang menjadi perkampungan masyarakat. Alasannya, agar tak lagi jatuh korban sipil imbas konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan milisi TPNPB.
"Apalagi penyergapan ini, kalau dari laporan yang mereka sampaikan serangan ini menggunakan operasi tempur dan itu yang sangat kami sayangkan," ucap Fritz.
Adapun Tempo memperoleh pesan siaran dari seorang yang mengaku sebagai anak Hetina Mirip. Dalam pesan itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuka mata dan nurani terhadap konflik bersenjata di Papua yang terus memakan korban sipil.
Dalam operasi militer Satgas Habema, dia menyebut, Hetina hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengurusi dapur, bukan bagian dari kelompok bersenjata. "Tetapi, kami terus disayat oleh negara sendiri. Apa arti nasionalisme kalau kemudian membunuh warga sendiri atas nama stabilitas?" kata Antonia Hilaria Wandegau, penulis surat tersebut.
Sebelumnya, Satgas Habema terlibat baku tembak dengan milisi TPNPB di Distrik Sugapa pada Rabu, 14 Mei 2025 dini hari. Pada peristiwa itu, 18 milisi TPNPB pimpinan Undius Kogoya dinyatakan tewas.
Komandan Media Satgas Habema Letnan Kolonel Iwan Dwi Prihartono mengatakan TNI menyita sejumlah barang bukti dari milisi TPNPB antara lain, satu pucuk senapan jenis AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.
Akan tetapi, Juru bicara TPNPB Sebby Sambom membantah pernyataan TNI. Dia mengatakan korban tewas dari TPNPB hanya tiga orang, dan dua lainnya mengalami luka-luka. "Mereka yang lain adalah warga sipil yang tewas ditembak TNI," kata Sambom.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan TNI tak pernah menyakiti masyarakat sipil. Ia menuding TPNPB melakukan propaganda dari operasi militer yang dilakukan Satgas Habema. "Agar masyarakat membenci TNI atas tudingan tak berdasar itu," ujar Kristomei, 17 Mei 2025.
Bupati Intan Jaya Aner Maisini belum menjawab pesan pertanyaan yang dikirimkan Tempo melalui aplikasi perpesanan WhatsApp ihwal adanya seorang ibu yang tewas dalam operasi militer di Sugapa.
Sementara Ketua Tim Mediasi dan Konflik Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Yohakim Mujizau mengatakan, akan menjawab pesan pertanyaan Tempo usai melaksanakan Ibadah Minggu. "Saya akan hubungi segera," kata Yohakim.
https://www.tempo.co/politik/komnas-...n-jaya-1543630
masalah pelanggaran HAM di Papua
carrepmu memberi reputasi
1
231
15
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan